Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, atau KEP2OKP, dipimpin oleh Velix Wanggai, telah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo untuk melakukan Sinkroninasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Kordinasi (SHEK) terkait kebijakan presiden, kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kebijakan pemerintah daerah di Tanah Papua. Menurut Wanggai, komite ini memiliki peran penting dalam mengkonsolidasi kebijakan nasional agar sejalan dengan kebijakan daerah, terutama dalam hal perencanaan, regulasi, dan pembiayaan yang sesuai dengan konteks di Tanah Papua.
Bagi KEP2OKP, konsolidasi untuk penyamaan, pembiayaan yang tepat, dan pemilihan prioritas program merupakan langkah penting mengingat terbatasnya dana yang tersedia. Papua memiliki 42 kabupaten dan kota di enam provinsi, sehingga penting untuk memetakan titik-titik pertumbuhan baru yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi dan penyelesaian aspek sosial. Velix Wanggai juga menegaskan pentingnya menjadi jembatan antara Jakarta dan Papua dalam hal teknokratis, regulasi, anggaran, dan aspirasi masyarakat setempat.
Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipandang sebagai satu kesatuan dalam mengelola percepatan pembangunan di Papua. Dengan Undang-undang Otsus nomor 2 tahun 2021, dibentuk badan khusus untuk mempercepat pembangunan dan mengelola otonomi khusus di Papua. Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden bertindak sebagai pengarah, sementara Komite Eksekutif yang langsung di bawah kendali presiden bertindak sebagai lembaga eksekutifnya. Konsolidasi antar kementerian, BUMN, pembangunan dari negara sahabat, serta provinsi dan kabupaten dijalankan melalui Komite Eksekutif untuk memastikan eksekusi kebijakan yang efektif.
