Yanni Menyuarakan Usulan BLT Otsus dan Penambahan DAU untuk Papua
Pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menjalankan program Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua. Yanni, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, mengusulkan solusi baru yang dianggapnya efektif untuk memastikan dana Otsus benar-benar sampai kepada masyarakat asli Papua.
Mengkaji Dana Otsus yang Belum Optimal
Yanni menyampaikan bahwa dana Otsus yang selama ini dialokasikan ke Papua sebesar Rp200 triliun selama lebih dari dua dekade belum optimal dalam manfaatnya bagi masyarakat asli Papua (OAP). Beberapa problematika yang dihadapi adalah distribusi dana yang tidak tepat sasaran, seperti pemakaian infrastruktur jalan yang tak hanya dinikmati oleh OAP. Hal serupa terjadi dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan di mana manfaatnya juga tersebar ke seluruh kalangan. Untuk itu, Yanni memikirkan langkah alternatif.
Usulan BLT untuk OAP dan Penambahan DAU
Di tengah tantangan tersebut, Yanni mengusulkan agar dana Otsus diberikan secara langsung kepada OAP dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menggagas agar setiap OAP berusia 17 tahun ke atas menerima BLT sebesar Rp1 juta setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat Papua dapat langsung memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan mereka.
Selain itu, Yanni juga mengusulkan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk enam provinsi di Tanah Papua. Dengan DAU yang saat ini hanya 2,25% dari dana Otsus, Yanni berpendapat bahwa peningkatan ini sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Ia menarik perbandingan dengan Provinsi Aceh yang mengusulkan peningkatan DAU menjadi 2,5%, sehingga enam provinsi di Tanah Papua layak untuk mendapat perhatian serupa.
Lebih lanjut, Yanni juga ingin memberikan kewenangan lebih kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) terutama dalam melakukan verifikasi terhadap calon kepala daerah. Dengan memperhatikan asal usul dari wilayah adat masing-masing, diharapkan kepala daerah lebih mampu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat.
Terakhir, dalam rangka memberikan pengakuan yang layak kepada Tanah Papua, Yanni mengusulkan agar pemerintah pusat mengakui Papua sebagai Tanah Injil yang Diberkati, sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman agama yang ada di sana.
