Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyerukan kepada mahasiswa Vanuatu untuk menolak program beasiswa baru dari Indonesia, yang dinilai sebagai propaganda terkait Papua Barat dan bentuk “diplomasi cek”. Namun, juru bicara Kedutaan Besar Indonesia, Vitrionaldi, menjelaskan bahwa inisiatif beasiswa tersebut merupakan bagian dari program kerja sama pembangunan internasional yang lebih luas. Program ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap kerja sama Selatan-Selatan, untuk saling berbagi pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi, pertanian, dan sains guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
ULMWP menyatakan bahwa Vanuatu telah lama menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Papua Barat sejak tahun 1970-an. Mereka juga menuduh bahwa Vanuatu sering menjadi sasaran “diplomasi cek” Indonesia, dengan tawaran beasiswa sebagai contoh terbaru. Meskipun program beasiswa tersebut tampak menguntungkan, ULMWP melihatnya sebagai upaya yang lebih besar untuk memengaruhi pandangan calon pemimpin Melanesia terkait isu Papua Barat. Mereka juga menyoroti kekhawatiran tentang keterbatasan akses terhadap informasi yang utuh mengenai situasi historis dan terkini di Papua Barat.
Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara upaya kerja sama pembangunan dan sensitivitas politik terkait Papua Barat di kawasan Melanesia. Isu ini terus menjadi perhatian dalam Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) dan kawasan Melanesia secara luas, menunjukkan pentingnya memahami perspektif yang beragam terkait isu Papua Barat.
