Jayapura — Aksi damai Solidaritas Mahasiswa Papua di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, pada 2 September 2025, kembali menyorot sejumlah persoalan yang disebut masih membayangi Papua. Dalam demonstrasi itu, para mahasiswa membawa 11 tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti, mulai dari isu kekerasan, penahanan tapol di Sorong, hingga dugaan perampasan tanah adat.
11 tuntutan yang dibawa ke jalan
Dalam orasi yang disuarakan di tengah aksi damai tersebut, Solidaritas Mahasiswa Papua menekankan perlunya respons serius dari berbagai pihak. Mereka meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia membebaskan masyarakat sipil yang ditahan serta memproses oknum polisi yang diduga terlibat dalam pemindahan empat Tapol Papua dari Sorong ke Makassar.
Selain itu, Ketua Komnas HAM RI diminta memeriksa Kapolresta Sorong terkait dugaan penyiksaan terhadap warga sipil. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga didesak turun tangan untuk menyelidiki penangkapan dan penyiksaan terhadap seorang anak di Sorong. Serangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa isu perlindungan sipil menjadi titik tekan utama dalam aksi tersebut.
Desakan hentikan kekerasan dan pendropan aparat
Mahasiswa Papua tidak hanya menyoroti kasus di Sorong. Mereka juga menyerukan penghentian kekerasan di tanah Papua, penghentian pendropan aparat militer, serta penolakan terhadap praktik yang dinilai memperburuk rasa aman masyarakat. Dalam pandangan mereka, situasi keamanan yang terus menegang hanya akan memperpanjang luka sosial di wilayah itu.
Isu tanah adat kembali mengemuka
Di luar persoalan penahanan dan dugaan kekerasan, mahasiswa juga mengangkat perampasan tanah di tanah Papua sebagai persoalan yang tak bisa diabaikan. Mereka menilai tanah adat harus dilindungi, bukan justru menjadi objek penguasaan yang merugikan warga setempat. Dengan membawa 11 tuntutan sekaligus, aksi di Abepura memperlihatkan bahwa perjuangan mahasiswa Papua tidak berhenti pada satu kasus, melainkan menyentuh berbagai lapisan masalah yang mereka anggap berkaitan langsung dengan keadilan dan hak-hak masyarakat Papua.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
