Tolak Penambangan Laut Dalam Dekat Palung Mariana, Seruan dari Wilayah Teritorial AS Kian Menguat
Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan dasar laut di perairan dekat Kepulauan Mariana dan Samoa Amerika terus membesar. Lebih dari 3.000 orang dari wilayah teritorial Amerika Serikat telah menandatangani petisi yang menolak proyek tersebut, dengan alasan risiko kerusakan lingkungan yang dinilai bisa berlangsung permanen dan proses pengambilan keputusan yang dianggap mengabaikan masyarakat adat.
Warga menilai suara lokal kembali dikesampingkan
Para penyusun petisi menyoroti bahwa pemerintah federal disebut tetap mendorong proposal penambangan tanpa persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi dari komunitas adat yang paling terdampak. Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar soal proyek industri, melainkan soal siapa yang berhak menentukan masa depan laut dan wilayah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.
Petisi itu juga menegaskan bahwa penduduk di wilayah AS memiliki keterbatasan pengaruh politik, sehingga suara lokal kerap tersisih ketika keputusan besar diambil atas tanah, laut, dan mata pencaharian mereka. Dalam konteks itu, penambangan laut dalam dipandang bukan sebagai peluang, melainkan ancaman yang datang dari luar dan berpotensi memutus hubungan panjang masyarakat Kepulauan Pasifik dengan laut.
Kekhawatiran atas lingkungan, budaya, dan sumber hidup
Dalam isi petisi, para penandatangan memperingatkan bahwa penambangan laut dalam dapat mengganggu lingkungan laut yang sehat, keanekaragaman hayati, warisan budaya, serta pengelolaan laut tradisional. Bagi masyarakat Kepulauan Pasifik, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup.
Mereka menilai bahwa eksploitasi mineral dasar laut akan mengancam sumber daya yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, para penolak mendesak pemerintah AS menghentikan rencana penambangan dasar laut dalam di Kepulauan Mariana dan Samoa Amerika, sekaligus membuka ruang keputusan yang lebih inklusif dan dipimpin oleh masyarakat.
Pertanyaan soal transisi energi dan beban yang ditanggung pulau-pulau
Petisi tersebut juga menyinggung pertanyaan yang lebih luas: mengapa masyarakat pulau harus menanggung risiko dari penambangan sumber daya demi mendukung transisi energi global, sementara investasi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dinilai masih terbatas. Bagi para penandatangan, beban lingkungan tidak seharusnya dipindahkan ke wilayah yang daya tawarnya paling lemah.
Sejumlah pemimpin dari Kepulauan Pasifik kini menghadapi dilema besar antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Mereka menilai pendekatan terhadap industri ini tidak bisa dilakukan secara serampangan, melainkan harus komprehensif, berbasis bukti, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta ekonomi lokal.
Di tengah dukungan yang terus bertambah, petisi itu menjadi penanda bahwa perdebatan soal penambangan laut dalam di Pasifik belum akan mereda. Justru semakin banyak warga yang menuntut agar keputusan atas laut mereka tidak diambil tanpa keterlibatan penuh masyarakat yang hidup langsung dari laut tersebut.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
