Polri Tegaskan Tindakan Tegas Bagi Pelaku KKB di Papua
Penindakan Tegas Terhadap Pelaku KKB
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tidak ada pandang bulu bagi siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan sipil, simpatisan, maupun mantan aparat keamanan.
Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggar hukum dan pengkhianat bangsa. Keterlibatan dengan KKB di Papua dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara, sehingga semua pelakunya akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Salah satu contoh nyata dari komitmen tersebut adalah kasus Aske Mabel, seorang mantan anggota Polri yang terlibat dalam aksi bersenjata bersama KKB. Aske dihukum 8 tahun penjara sebagai bentuk peringatan bahwa Polri tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang melanggar hukum atau mengkhianati negara.
Penegakan Hukum Adil dan Profesional
Brigjen Faizal menekankan bahwa penanganan terhadap Aske Mabel menunjukkan bahwa Polri bersih dan tidak akan mentolerir pengkhianatan, bahkan dari pihak internal. Selain itu, tindakan tegas terhadap pelaku KKB juga merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keamanan di Papua.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa semua yang terlibat dengan KKB akan menghadapi proses hukum yang adil. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di Republik Indonesia, dan Polri akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.
Imbauan kepada Masyarakat Papua
Kombes Yusuf juga mengajak masyarakat Papua untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh KKB. Masyarakat diminta untuk menolak ajakan kekerasan dan bersama-sama menjaga kedamaian demi masa depan yang lebih baik di Tanah Papua.
Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus bertindak secara profesional dan konsisten dalam menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Semua pihak diminta untuk mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya kondisi yang aman dan tenteram di wilayah tersebut.
