CEO Anthropic, Dario Amodei, saat ini tengah menghadapi pertempuran hukum yang sengit melawan Departemen Pertahanan AS terkait dengan batas etika penggunaan kecerdasan buatan dalam lingkup militer. Ketegangan antara perkembangan teknologi AI dan keinginan negara untuk meningkatkan kekuatan militer memuncak dalam persidangan di pengadilan federal San Francisco. Anthropic secara resmi menuntut Departemen Pertahanan AS (DoW) atas penggunaan model AI milik mereka, Claude, untuk digunakan dalam senjata otonom yang berpotensi membahayakan warga sipil dan sistem pengawasan massal.
Hakim Distrik AS Rita Lin memimpin persidangan yang dipercepat dari jadwal semula pada bulan April 2026 menjadi hari Selasa. Kasus ini dimulai pada bulan Februari 2026 setelah Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth meresmikan pemutusan hubungan dengan Anthropic dan menyebutnya sebagai “ancaman rantai pasokan keamanan nasional”. Langkah tersebut mengakibatkan gugatan ganda pada bulan Maret terkait dengan peninjauan kembali status perusahaan dan pembelaan atas hak Amandemen Pertama.
Dalam konteks pasar dan kebijakan militer tahun 2026, kasus ini menyoroti ironi yang dialami. Sementara perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk menyediakan kecerdasan buatan untuk keperluan militer demi keuntungan finansial, Anthropic memilih untuk mengorbankan kesepakatan bisnis demi prinsip-prinsip mereka. Pada tahun 2025, Anthropic awalnya menandatangani kontrak senilai Rp3,4 triliun (USD200 juta) dengan Pentagon. Namun, negosiasi terhenti ketika DoW meminta kontrol penuh atas penggunaan teknologi AI mereka.
