Pleno IX Dewan Adat Papua di Kabupaten Teluk Wondama:
Jayapura, Jubi – Pleno XIX Dewan Adat se-Tanah Papua di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat pada 19-21 Mei 2026, melahirkan sejumlah rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto. Acara ini bertema ‘Konsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinian di Tanah Papua’ dipimpin oleh berbagai pemimpin adat terkemuka.
Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo:
Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan termasuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua karena berpotensi merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Dewan Adat juga menolak penempatan pos militer di wilayah konflik dan mendesak Presiden menghentikan pengiriman pasukan besar ke Papua. Selain itu, pemerintah diminta untuk berdialog dengan masyarakat adat secara konstruktif guna mencari solusi bagi konflik di wilayah tersebut.
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat:
Dewan Adat se-Tanah Papua menegaskan peran pentingnya sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat, bukan alat politik praktis. Mereka juga merekomendasikan perubahan istilah dari orang asli Papua (OAP) menjadi orang Papua asli (OPA) agar lebih akurat. Selain itu, Dewan Adat mendorong perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi termasuk dalam bidang jurnalistik dan seni.
Pleno ini juga menetapkan bahwa Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) V akan digelar di Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2026, serta menegaskan dedikasinya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
Pentingnya Keberadaan Dewan Adat:
Sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare menekankan pentingnya Dewan Adat sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua, adat bukan hanya simbol, tetapi merupakan pijakan hidup dan sumber wibawa yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dengan berbagai rekomendasi dan langkah strategis, Dewan Adat se-Tanah Papua berkomitmen untuk terus melindungi hak-hak masyarakat adat dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan politik modern di Tanah Papua.
