Pusat Komando Daru Diresmikan untuk Perketat Pengawasan Laut Papua Nugini
Peresmian Pusat Komando Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan milik Otoritas Perikanan Nasional di Daru menjadi sinyal tegas bahwa Papua Nugini sedang memperkuat penjagaan wilayah lautnya. Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini, Jelta Wong, menyebut fasilitas baru ini bukan sekadar bangunan operasional, melainkan bagian dari strategi besar untuk menutup celah pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Selatan, Indonesia.
Posisi Daru Jadi Titik Kritis Pengawasan
Menurut Wong, letak Provinsi Barat Papua Nugini yang berada di antara Australia dan Indonesia menuntut sistem pemantauan laut yang jauh lebih kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, kata dia, keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan bisa ikut terancam. Karena itu, pusat komando di Daru dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus menjaga perbatasan negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Marape–Rosso ingin menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pengelolaan perikanan. Perlindungan terhadap sumber daya laut disebut sebagai prioritas nasional karena sektor ini berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Papua Nugini.
Perkuat Koordinasi dan Tekan Penangkapan Ikan Ilegal
Fasilitas baru ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pengawas perbatasan, dan lembaga pengatur. Wong juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi penangkapan ikan ilegal serta berbagai tantangan maritim lain yang sering melintasi batas yurisdiksi.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah mitra internasional, termasuk Australia, Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Menurutnya, kerja sama dengan negara-negara tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga laut tetap aman dan terkendali.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Pemerintah
Pusat komando Daru disebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Empat pemerintah Papua Nugini yang menekankan pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan keamanan nasional. Kehadiran fasilitas ini, menurut Wong, mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun masa depan maritim yang lebih aman dan lebih terlindungi bagi Papua Nugini.
Di sisi lain, persoalan pelanggaran batas laut tetap menjadi perhatian serius. Sejumlah nelayan Indonesia sebelumnya disebut pernah ditangkap, bahkan ditembak aparat Papua Nugini, dalam kasus penangkapan ikan ilegal. Di kawasan lain, nelayan Indonesia juga pernah diamankan otoritas patroli laut Australia. Rangkaian kejadian itu memperlihatkan bahwa batas negara di laut bukan sekadar garis di peta, melainkan aturan yang harus dipatuhi.
Repatriasi 11 nelayan Indonesia yang tertangkap karena menangkap ikan secara ilegal di perairan Papua Nugini menjadi pengingat bahwa pelanggaran di wilayah perbatasan membawa konsekuensi nyata. Pemulangan dilakukan setelah mereka menjalani masa hukuman, dengan jalur Port Moresby–Vanimo, lalu melalui PLBN Skouw–Wutung, sebelum akhirnya tiba di Merauke.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
