Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Nouméa, Kaledonia Baru, Selasa (31/4/2026), hanya beberapa jam sebelum debat yang dijadwalkan di Parlemen Prancis di Majelis Nasional di Paris untuk membahas masa depan politik wilayah Pasifik Prancis tersebut. Sekitar 2.500 orang hadir untuk mendukung asosiasi lokal “Un Coeur, une Voix” (UCUV – Satu Hati, Satu Suara) guna menentang kemungkinan pemilu lokal berikutnya (untuk memilih tiga provinsi di Kaledonia Baru) diselenggarakan berdasarkan daftar pemilih “dibekukan” saat ini, yang mengecualikan orang-orang yang tidak tinggal di Kaledonia Baru sebelum 1998 atau keturunan langsung mereka. Para peserta mengibarkan bendera tiga warna biru-putih-merah serta membawa poster yang mengecam perlakuan “warga kelas dua” dan kondisi yang dianggap sebagai “korban Sejarah.”
Presiden UCUV, Raphaël Romano, menyatakan bahwa anggota parlemen Prancis memiliki niat untuk memutuskan untuk warga Kaledonia Baru dan menggunakan wilayah tersebut untuk kepentingan politik nasional mereka sendiri. Gerakan ini didukung oleh beberapa partai pro-Prancis terkemuka dan Romano menyatakan bahwa situasi ini memengaruhi semua komunitas etnis di Kaledonia Baru.
Gerakan pro-kemerdekaan Kanaki Kaledonia Baru juga menyuarakan keberatan mereka terhadap “demonstrasi tandingan” di luar Nouméa. Perjuangan UCUV untuk membela hak-hak mereka telah membuahkan hasil ketika Dewan Konstitusi Prancis menyatakan bahwa “pembekuan” daftar pemilih adalah bagian dari Kesepakatan Nouméa dan Konstitusi Prancis.
Terkait dengan RUU Konstitusi yang sedang dibahas, ada prediksi bahwa RUU tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh Majelis Rendah Parlemen Prancis. Oposisi terhadap RUU tersebut datang dari berbagai elemen politik di Prancis, termasuk sayap kiri dan sayap kanan, yang menyatakan keberatan mereka terhadap isi RUU.
Dalam konteks kebuntuan politik yang terjadi, ada kemungkinan adanya skenario alternatif yang melibatkan revisi RUU atau pelaksanaan “konsultasi” dengan warga Kaledonia Baru. Prancis juga telah mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi di Kaledonia Baru, dengan harapan proses politik yang sedang berjalan dapat mengembalikan stabilitas dan visibilitas ekonomi bagi investor lokal dan asing.
Dalam situasi yang terus berkembang ini, peran Dewan Konstitusi Prancis dan reaksi dari berbagai pihak terhadap RUU Konstitusi akan menjadi penentu arah politik di Kaledonia Baru. Tantangan dan keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan politik akan memengaruhi masa depan politik dan ekonomi wilayah Pasifik Prancis.
