Puluhan kampung di Kabupaten Jayapura sejak 2024 tidak menerima Alokasi Dana Kampung (ADK) yang merupakan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini menyebabkan puluhan kepala kampung bersama aparat kampung melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Jayapura pada akhir Desember 2025 untuk menuntut pencairan ADK. Meskipun ADK dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura setiap tahun, namun keterlambatan pencairan ADK telah menyulitkan pemerintah kampung dalam menjalankan program dan kegiatan di wilayahnya.
Para kepala kampung, seperti Saul Kosay dari Kampung Yaugapsa, merasa frustrasi karena pencairan ADK tidak kunjung terjadi. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat transparan dan komitmen dalam menyediakan ADK untuk membantu pembangunan dan pelayanan publik di kampung. Selain itu, beberapa kepala kampung juga mengalami kesulitan dalam meminta pencairan ADK karena jarak yang harus mereka tempuh dari kampung ke kantor bupati Jayapura.
DPMK Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa pencairan ADK masih menunggu arahan dari bidang akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Para anggota DPR Kabupaten Jayapura juga terlibat dalam mengawasi percepatan program pembangunan di kampung-kampung yang belum menerima ADK. Mereka menyoroti keterlambatan pencairan ADK yang dapat menyebabkan gesekan dan konflik di masyarakat.
Situasi serupa juga pernah dialami 14 kampung di Kabupaten Jayapura pada tahun sebelumnya. Meskipun instrumen anggaran ADK jelas, namun beberapa kepala kampung merasa kewalahan menghadapi macetnya pencairan ADK. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Jayapura segera merealisasikan pencairan ADK 2026 agar pembangunan dan pelayanan publik di kampung dapat berjalan lancar tanpa kecurigaan dari masyarakat.
