Pada hari ini, Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk, menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar membuka diri terkait kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Haluk menyoroti peningkatan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1963 hingga 2026. Indonesia saat ini menduduki posisi sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga diharapkan untuk memberikan transparansi terkait isu pelanggaran HAM yang disebut terjadi secara luas dan sistematis di Tanah Papua. Markus Haluk menekankan bahwa penting bagi Indonesia untuk membuka akses dan memberikan ruang kepada investigasi independen yang dilakukan oleh PBB di Papua. Jika Pemerintah Indonesia tidak bersedia memberikan akses tersebut, maka kredibilitas Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan terancam.
Haluk juga menyampaikan bahwa Indonesia belum memenuhi komitmen untuk memperbolehkan kunjungan dari Dewan HAM PBB ke Tanah Papua. Sebagai pemimpin dalam isu HAM di tingkat internasional, Indonesia diharapkan dapat memberikan akses kepada jurnalis asing dan perwakilan PBB untuk berkunjung ke Papua. Setelah Presiden Prabowo menyatakan keinginan untuk menyatukan negosiasi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, Haluk menegaskan bahwa Indonesia juga harus fokus pada penyelesaian konflik di dalam negeri, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan pendudukan di Papua Barat. Menurutnya, langkah tersebut akan membuktikan bahwa Indonesia mampu menangani masalah dalam negaranya sendiri.
Di sisi lain, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua (PAHAM Papua), Gustaf Kawer, menekankan pentingnya Indonesia untuk serius menyelesaikan semua pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kawer juga menyoroti pentingnya memberikan akses kepada media asing dan organisasi non-pemerintah asing untuk mengkaji kasus-kasus HAM di Tanah Papua. Meskipun Pemerintah Indonesia pernah berkomitmen untuk mengundang High Commissioner PBB ke Papua, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas. Kawer menegaskan bahwa transparansi dan akses terbuka adalah kunci dalam penyelesaian masalah HAM di Papua. Selama Pemerintah Indonesia tetap tertutup, maka optimisme untuk penyelesaian HAM di Papua akan terus diragukan.
