Pernyataan Sikap KP4: Dukung Proses Hukum Kasus Pelecehan HAN
Komunitas Pemuda Pemudi Papua Perubahan (KP4) menyatakan dukungan penuh terhadap Polda Papua untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum pejabat di Kabupaten Biak, Papua. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dampak serius yang ditimbulkan kasus tersebut, terutama karena korban masih berusia remaja dan diduga mengalami tekanan yang tidak ringan.
KP4 Soroti Dampak Berat bagi Korban
Ketua KP4, Jack Pangkali, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, modus grooming yang diduga digunakan dalam perkara tersebut dapat meninggalkan luka panjang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Ia menilai korban berisiko kehilangan rasa percaya diri, mengalami gangguan sosial, hingga menghadapi beban mental yang berkepanjangan.
Dalam pernyataan resminya, KP4 menekankan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan secara serius dan transparan. Organisasi ini juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dijalankan secara profesional oleh aparat, sekaligus meminta agar prosesnya tidak melemah di tengah jalan.
Desak Penanganan Tegas Tanpa Campur Tangan
KP4 juga mendesak Kapolri untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Mereka meminta agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi tegas. Bagi KP4, perkara ini merupakan tindak kriminal murni yang tidak layak dipelintir menjadi isu lain, termasuk politisasi di tingkat lokal.
Organisasi pemuda-pemudi tersebut menegaskan bahwa pelecehan seksual harus diperlakukan sebagai kejahatan serius, apalagi bila korbannya adalah remaja. Karena itu, mereka menyerukan agar publik tidak mengaburkan fokus utama, yakni perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang adil.
Kasus Dinilai Tak Boleh Dikaitkan dengan Politik
KP4 meminta agar kasus ini tidak diseret ke dalam kepentingan politik apa pun. Mereka menilai, upaya mengaitkan pelecehan seksual dengan dinamika politik justru berpotensi mengganggu proses hukum dan mengaburkan rasa keadilan bagi korban. Dalam pandangan mereka, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian aparat untuk menuntaskan perkara hingga tuntas.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
