Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung kerja independen yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokasi Hak Asasi Manusia atau PAK-HAM Papua. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo saat pelantikan ketua dan rapat kerja PAK-HAM Papua 2026 di Kota Jayapura. Walilo menjelaskan bahwa PAK-HAM Papua memiliki peran penting dalam advokasi hak asasi manusia di Papua, dan dengan kepemimpinan baru di bawah Methodius dan jajaran pengurusnya, diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal dan konsisten.
Menurut Walilo, perlindungan hak khusus orang asli Papua serta kearifan lokal harus diprioritaskan. PAK-HAM Papua diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan terkait pelanggaran hak dan ketidakadilan di lapangan sesuai dengan visi para pendirinya. Selain itu, koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi.
Pemerintah tidak akan mengintervensi kerja organisasi PAK-HAM Papua yang bersifat independen, namun siap memberikan dukungan dan fasilitas jika diperlukan. Selain itu, dialog terbuka terkait perkembangan hukum dan hak asasi manusia di Papua juga ditekankan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Methodius Kossay, ketua PAK-HAM Papua yang baru dilantik, berharap adanya dukungan penuh dari berbagai pihak untuk menjalankan program-program secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan keyakinan bahwa Papua yang damai adalah Papua yang menghormati martabat manusia, Kossay menegaskan pentingnya membangun politik dialog dan keadilan sosial. Melalui kerjasama dan komunikasi yang konstruktif, diharapkan terciptanya kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Papua di masa depan.
