Warga sipil pengungsi asal Kabupaten Nduga yang menetap di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan mengalami kesulitan mengakses pelayanan dasar akibat ketiadaan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini mengakibatkan hambatan dalam akses pendidikan anak-anak, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut.
Kondisi ini disampaikan oleh salah satu warga bernama Pemera Lilbid, yang harus melakukan perekaman KTP dan pengurusan KK di Wamena. Anak-anak usia sekolah di Kuyawage tidak dapat melanjutkan pendidikan karena syarat administrasi yang belum terpenuhi, seperti KK. Situasi di Kuyawage juga disebut rawan konflik, dengan kehadiran aparat keamanan yang memperumit proses perekaman dokumen kependudukan.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nduga diminta untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik dan penerbitan Kartu Keluarga di Kuyawage. Dokumen kependudukan dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi para pengungsi yang sedang berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Tindakan ini diharapkan dapat membantu warga sipil memiliki identitas resmi sebagai warga negara Indonesia di wilayah tersebut.
