Pemindahan empat tahanan politik Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dari Mapolres Sorong Kota ke Makassar pada Rabu (27/8/2025) memicu gelombang penolakan di Kota Sorong. Keputusan Kejaksaan Negeri Sorong itu langsung disambut aksi boikot dari massa Solidaritas Rakyat Pro Demokrasi Sorong Raya yang turun ke titik Lampu Merah Remu, tepat di depan Kantor Polres Sorong. Dari sana, protes berubah menjadi ketegangan yang meluas dan menyentuh fasilitas negara.
Penolakan atas pemindahan tahanan politik
Aksi massa berfokus pada keberatan terhadap pemindahan empat tahanan politik Papua ke Pengadilan Negeri Makassar. Bagi para demonstran, langkah tersebut dinilai tidak menjawab aspirasi masyarakat Papua dan justru memperlebar jarak antara penanganan hukum dan rasa keadilan yang mereka tuntut. Situasi di lapangan sempat memanas ketika massa bertahan di sekitar lokasi aksi, sementara aparat kepolisian bersama Satpol PP berupaya meredam suasana agar tidak semakin meluas.
Rumah dinas gubernur ikut terdampak
Di tengah protes itu, rumah dinas Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjadi sasaran perusakan. Kaca jendela pecah, pagar depan rusak, dan mobil dinas ikut terkena lemparan batu. Insiden tersebut menambah tegang keadaan di Sorong, karena aksi yang semula dipusatkan pada penolakan pemindahan tahanan berubah menjadi kerusakan pada aset pemerintah. Hingga kini, pengamanan masih diperketat di sekitar rumah dinas dan kantor gubernur untuk mencegah bentrokan susulan.
Seruan agar pemerintah lebih peka
Seorang tokoh masyarakat Sorong mengecam tindakan perusakan fasilitas negara, namun pada saat yang sama mengingatkan agar pemerintah lebih peka terhadap aspirasi rakyat Papua. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup dilihat dari sisi penegakan hukum semata, melainkan juga dari sensitivitas politik dan sosial di wilayah tersebut. Di lapangan, peristiwa ini kembali memperlihatkan betapa pemindahan tahanan politik ke luar Papua masih menyisakan penolakan keras dan memicu pertentangan yang tajam antara tuntutan warga dan langkah pemerintah dalam mencari penyelesaian yang dianggap adil.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
