Pembuktian Indonesia Terhadap Kasus Rasisme Victor Yeimo
Victor Yeimo kembali menyuarakan kekecewaannya atas proses hukum yang ia jalani di Papua. Usai menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, ia menilai ada hambatan yang terus muncul dari penegak hukum dan lembaga hukum setempat. Dalam pandangannya, situasi itu bukan sekadar soal prosedur, melainkan cerminan ketidakadilan yang membuatnya mempertanyakan apakah keadilan benar-benar hadir bagi warga Papua.
Yeimo Pertanyakan Perlakuan Hukum di Papua
Yeimo menegaskan bahwa negara semestinya hadir untuk memberi perlindungan yang sama bagi seluruh warga. Namun, pengalaman yang ia rasakan justru memunculkan keraguan terhadap cara kerja hukum di Indonesia, terutama ketika menyangkut orang Papua. Ia menyebut, jika proses hukum terus berjalan dengan hambatan yang tidak adil, maka pertanyaan tentang keberlangsungan keadilan menjadi semakin sulit diabaikan.
Dalam posisinya sebagai juru bicara Komite Nasional Papua Barat, Yeimo juga menekankan bahwa persoalan Papua tidak bisa dipandang sebagai masalah kecil. Menurutnya, pendekatan politik yang adil diperlukan agar konflik tidak terus berlarut. Ia menilai masyarakat Papua selama ini berjuang melalui jalur hukum dan seharusnya tidak ditempatkan dalam situasi yang justru memperlemah hak mereka.
Seruan Agar Penyelesaian Papua Lebih Adil
Yeimo menilai, bila proses hukum di Papua ikut dipengaruhi kepentingan politik, maka negara perlu mengambil jalan penyelesaian yang lebih damai dan bermartabat. Baginya, konflik Papua tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan yang hanya menekankan penindakan, tetapi harus dibuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dan berkeadilan.
Di sisi lain, advokat PAHAM Papua, Yohanis Mambrasar, menyoroti praktik salah tangkap dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM di Papua yang dinilainya merugikan masyarakat sipil. Ia menyebut sejumlah kasus, termasuk Mispo Gwijangge, sebagai contoh bahwa sistem hukum di Papua masih belum bekerja optimal dalam memberi perlindungan dan rasa keadilan bagi warga.
Keraguan atas Keadilan yang Terus Menguat
Rangkaian kasus yang muncul belakangan ini semakin memperkuat kritik terhadap proses hukum di Tanah Papua. Dari sudut pandang para pembela HAM, yang dibutuhkan bukan hanya pembenahan teknis, tetapi juga keberanian untuk menempatkan keadilan sebagai dasar utama penanganan setiap perkara. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap hukum di Papua akan terus diuji.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
