Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terus menggenjot pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian untuk memastikan pembangunan fisik dan kepastian hukum di wilayah terdampak berjalan lancar.
Ribka juga meminta dukungan penuh dari para kepala daerah dan masyarakat di Papua untuk memastikan proses pembangunan tidak terhambat oleh kendala teknis maupun sosial. Fokus pembangunan saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan, dengan harapan bahwa pembangunan KIPP di sana dapat menjadi simbol kemajuan di daerah otonomi baru. Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa progres fisik pembangunan sudah terjadi di beberapa wilayah, namun masih terdapat kendala teknis di Papua Pegunungan yang perlu segera diselesaikan.
Tim gabungan Kemendagri dan Kementerian PU akan turun langsung ke empat provinsi DOB di Tanah Papua untuk melakukan sinkronisasi dan menyelesaikan kendala integrasi di lapangan. Diharapkan, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan KIPP di Tanah Papua dapat berjalan lancar dan diresmikan sesuai target pada tahun 2028.
