Dukungan terhadap partai pro-Prancis tetap kuat di wilayah Pasifik Selatan. Hasil putaran kedua pemilu munisipal Prancis akhir pekan lalu menunjukkan kemenangan meyakinkan di kota-kota strategis, mempertegas pengaruh Paris di kawasan tersebut. Pada Pemilu Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru, mempertahankan dukungan terhadap partai-partai pro-Prancis di kota-kota penting, yakni Nouméa dan Papeete, setelah putaran kedua pemilihan munisipal Prancis yang berlangsung akhir pekan lalu. Di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa, setelah nyaris gagal meraih kemenangan langsung pada putaran pertama pemungutan suara pekan lalu, wali kota petahana pro-Prancis, Sonia Lagarde, dengan mudah memenangkan putaran kedua Pemilu dengan perolehan suara yang sangat besar, yakni 61,99 persen.
Tren pro-Prancis serupa juga muncul di wilayah Nouméa Raya, yang meliputi tiga kotamadya pinggiran kota yaitu Dumbéa, Mont-Dore, dan Païta. Nouméa dan wilayah pinggirannya mewakili hampir 65 persen dari seluruh populasi Kaledonia Baru. Wilayah ini juga merupakan daerah yang paling menderita akibat kerusuhan sipil yang meletus di Kaledonia Baru pada Mei 2024. Di Dumbéa, pendatang baru Cynthia Jan (yang merupakan saudara perempuan dari pemimpin pro-Prancis terkemuka Nicolas Metzdorf), menang dengan mengamankan 45,33 persen suara. Di Mont-Dore, kandidat pro-Prancis Nina Julié memperoleh 47,46 persen suara. Dan di Païta, Antoine Romain mengamankan 43,17 persen suara.
Namun, di luar daerah pinggiran Nouméa, partai-partai pro-Prancis terkadang mengalami kemunduran. Hal ini muncul di kota-kota seperti kota pertambangan nikel Kouaoua, di pantai timur pulau utama Kaledonia Baru (Grande Terre), di mana Walikota petahana (dan sejak Januari 2025 Presiden pemerintahan Kaledonia Baru) pemimpin Kanak pro-Prancis, Alcide Ponga, dikalahkan dengan selisih suara yang tipis. Di kubu pro-kemerdekaan, beberapa kota juga hilang akibat perpecahan antara partai-partai anggota dari versi lama payung pro-kemerdekaan FLNKS (Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis), yang terpecah pada 2024 sebagai akibat dari perbedaan antara Union Calédonienne dan partai-partai pro-kemerdekaan moderat seperti PALIKA (Partai Pembebasan Kanak) dan UPM (Union Progressiste en Mélanésie).
