Selama lebih dari 43 tahun, para pemilik tanah adat Metenesel di Vanuatu akhirnya berbicara. Mereka menuduh Metenesel Estates Ltd (MEL) dan beberapa pejabat pemerintah melakukan kesalahan terus-menerus terhadap tanah adat mereka. Salah satu sengketa utama adalah penggunaan lahan tanpa transparansi, kurangnya tata kelola yang baik, dan ketidakmenerimaan pembayaran sewa tanah selama puluhan tahun. Mengutip jubi.id dari Daily Post Vanuatu, Selasa (13/1/2026), terungkap bahwa pemilik lahan Metenesel kini terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai situasi ini.
Dengan Keluarga Ata, Reuben, dan Metenmal mendukung Perusahaan Waimea yang beroperasi di perkebunan kakao setelah Vanuatu Cocoa Premium Limited (VCPL) keluar pada 2023 tanpa memberi tahu Pemerintah. Sementara Keluarga lain, yang menandatangani surat pada 26 Juni 2025 mencabut wewenang Waimea, mendukung Pemerintah dan dewan direksi MEL. Mereka menegaskan bahwa tanah adat mereka telah digunakan tanpa transparansi, akuntabilitas, atau pembayaran sewa yang sepantasnya.
Para pemilik tanah mengungkapkan bahwa kepemilikan mereka telah diakui sejak 2008 dan 2010, namun tidak mendapat prioritas dari Pemerintah dan perusahaan. Proses hukum yang dimulai pada 2012 baru disidangkan pada Juni 2025, menambah lama penyelesaian masalah. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap tata kelola MEL yang tidak memadai, termasuk ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan dan dicabutnya pendaftaran perusahaan beberapa kali dalam dekade terakhir.
Situasi semakin memburuk ketika perkebunan kakao seluas 500 hektar ditinggalkan dan tidak produktif. Para pemilik tanah kemudian menggunakan hak mereka dari perjanjian sewa untuk memasuki kembali properti dan menghidupkan kembali usaha kakao. Namun, mereka dihadapi dengan pengusiran yang dilakukan oleh Direktur Jenderal MALFB, Bapak Timothy Tumukon, yang juga diduga terlibat dalam urusan tanah pemilik.
Meskipun Direktur Tumukon membantah tuduhan tersebut, pemilik tanah tetap memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pembayaran sewa tanah yang seharusnya. Dari sudut pandang yang berbeda, Pemerintah menjelaskan bahwa VCPL secara diam-diam meninggalkan perkebunan pada 2023, tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak berwenang. Dengan demikian, konflik antara pemilik tanah, perusahaan, dan Pemerintah semakin rumit dan menyesakkan.
