Para Perempuan Papua, yang bersatu di bawah kelompok Suara Perempuan Papua Bersatu, telah memanggil untuk melawan ketidakadilan di Tanah Papua dalam forum publik bertajuk “Women Rise Against Militarism and National Strategic Projects (PSN)” yang diselenggarakan di Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Kamis (30 April 2026).
Perlawanan Terhadap Ketidakadilan
Koordinator Lapangan Geofani Pogolamun menekankan bahwa perempuan tidak boleh diam saja tetapi harus bangkit dan melawan, karena perempuan adalah pemberi kehidupan.
“Hari ini kita melihat ibu-ibu menangis karena anak-anak mereka dibunuh dan dihadapkan pada ketidakadilan di tanah ini,” ujar Pogolamun.
Ia menekankan bahwa perempuan harus memiliki keberanian untuk berbicara yang sebenarnya, karena situasi saat ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Ia memanggil Presiden dan aparat keamanan untuk mengakui dan memahami realitas sulit yang dihadapi oleh perempuan dan masyarakat Papua.
“Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap ibu-ibu dan rakyat Papua Barat. Hari ini kita melihat perempuan berjalan sendirian di jalan, menghadapi kondisi tidak aman. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual kita,” katanya.
Suara Perempuan sebagai Bentuk Perlawanan
Aktivis hak perempuan Vero Hubi menyatakan bahwa berbicara menentang ketidakadilan sama kuatnya dengan senjata.
“Hari ini, suara-suara kita adalah bentuk perjuangan kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan suara perempuan,” ujar Hubi.
Ia menambahkan bahwa insiden yang terjadi di satu bagian Papua merupakan concern bersama untuk semua.
“Perempuan di Puncak Jaya, komunitas yang tergusur ke hutan, dan saudara-saudara kita yang mengalami kekerasan di berbagai wilayah—ini semua merupakan masalah bersama,” ujarnya.
Tanggung Jawab Bersama untuk Melawan Penjajahan
Hubi mendorong agar orang tidak terpecah belah atau dengan mudah diprovokasi oleh isu yang memecah belah, memperingatkan bahwa taktik seperti itu digunakan untuk melemahkan perlawanan.
Menurutnya, sistem negara sering membentuk individu menjadi alat yang mengontrol cara berpikir, berperilaku, dan hidup masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk melawan hal tersebut. Manusia tidak boleh menjadi instrumen kolonisasi, kekuasaan, atau kapitalisme.
“Jangan menjadi robot tanpa hati. Bahkan jika kita berpendidikan atau memegang posisi kekuasaan, tanpa belas kasihan, kita kehilangan kemanusiaan kita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bagaimana perempuan sering diobjektifikasi oleh sistem melalui standar kecantikan yang dipaksakan dan komodifikasi, yang harus dilawan. Perempuan Papua, kata Hubi, harus merangkul identitas autentik mereka.
“Kita juga harus mengingat tanah kita yang sedang menghilang. Kita harus kembali melindungi desa-desa kita, karena itulah benteng terakhir kita. Jika kita tidak melindunginya, di mana generasi masa depan kita akan tinggal? Kita tidak bisa mengandalkan negara untuk memberi kita tempat baru,” demikian kesimpulannya.
