Papua: Umat Tuhan Menuntut Keadilan atas Tanah Adat
Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke kini tidak hanya datang dari masyarakat adat, tetapi juga dari kalangan umat Katolik di Papua. Komunitas Suara Kaum Awam Katolik Papua (KSKAKP) bersama mahasiswa Animha menggelar aksi protes di halaman Gereja Katolik Paroki Gembala Baik, Abepura, Kota Jayapura, pada Minggu (8/12/2024) pagi. Aksi ini diarahkan kepada pernyataan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, yang menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut di Papua Selatan.
Penolakan dari Umat dan Mahasiswa
Dalam aksi itu, para peserta menyuarakan kegelisahan atas dampak PSN yang dinilai mengancam tanah adat, lingkungan hidup, dan keberlangsungan masyarakat asli Papua. Mereka menilai kebijakan pembangunan yang dijalankan di Merauke justru memperlebar jarak antara negara dan warga adat yang hidup dari tanahnya sendiri. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar soal proyek, melainkan soal keadilan, hak hidup, dan masa depan ruang hidup orang Papua.
Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua menegaskan bahwa dukungan terhadap proyek yang dianggap merusak ekologi dan memicu perampasan tanah adat tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Mereka juga menilai sikap gereja seharusnya berpihak pada rakyat kecil, bukan memberi ruang pada kebijakan yang dinilai menekan masyarakat adat.
Desakan Evaluasi dan Perlindungan Tanah Adat
Dalam pernyataannya, kelompok ini meminta agar PSN di Merauke dievaluasi dan dihentikan bila terbukti merugikan masyarakat. Mereka menekankan bahwa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan atau FPIC harus menjadi syarat utama dalam setiap kebijakan yang menyentuh tanah adat. Tanpa itu, pembangunan dinilai hanya akan menjadi instrumen peminggiran yang dibungkus narasi kemajuan.
Mereka juga meminta Mgr. Petrus Canisius Mandagi melakukan koreksi pastoral dan mendengarkan suara umat yang merasa tidak dilibatkan. Bagi para pengkritik, gereja semestinya tampil sebagai pembela martabat manusia dan penjaga tanah adat, bukan sekadar mengikuti arus kebijakan negara. Seruan serupa juga diarahkan kepada negara agar meninjau ulang pendekatan pembangunan di Papua, dengan menempatkan kedaulatan pangan lokal, ekologi, dan martabat orang Papua sebagai prioritas.
Gereja Diminta Kembali ke Pihak Kaum Kecil
Aksi ini pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar protes terhadap satu proyek. Di mata para peserta, ini adalah peringatan agar gereja di Tanah Papua kembali berdiri bersama kaum kecil dan tertindas. Mereka berharap kepemimpinan gereja ke depan lebih tegas membela lingkungan hidup dan hak masyarakat adat, bukan justru dianggap sejalan dengan ambisi negara dan kepentingan kapital yang mengancam tanah ulayat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
