Papua kembali berada di persimpangan antara arah pembangunan dan suara adat. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperluas kebun kelapa sawit di Tanah Papua, penolakan datang dari masyarakat adat dan pegiat budaya yang menilai kebijakan itu berisiko mengabaikan kekayaan alam lokal yang selama ini menopang kehidupan orang Papua. Salah satu suara yang paling lantang datang dari Titus Pekei, yang menegaskan bahwa Papua bukan sekadar lahan investasi, melainkan ruang hidup yang memiliki warisan pangan dan budaya sendiri.
Sagu dan Noken sebagai Identitas yang Terpinggirkan
Bagi Titus Pekei, pembahasan soal masa depan Papua tidak bisa dilepaskan dari sagu dan noken. Keduanya bukan hanya simbol budaya, tetapi juga bagian dari warisan leluhur orang asli Papua yang telah hidup turun-temurun. Ia mengingatkan bahwa sagu adalah makanan pokok yang telah lama menopang kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya semestinya dijaga, bukan digeser oleh komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan secara bisnis.
Pekei menilai, ketika pemerintah lebih menonjolkan kelapa sawit, ada kesan bahwa potensi asli Papua justru ditempatkan di belakang. Padahal, sagu memiliki peran penting dalam rantai makanan alamiah di pulau itu. Karena itu, ia memandang kebijakan yang terlalu berfokus pada sawit bisa mengganggu keseimbangan lingkungan sekaligus mereduksi posisi masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup.
Instruksi dari Jakarta dan Kekecewaan di Papua
Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, presiden Indonesia disebut menginstruksikan kepala daerah di Tanah Papua untuk menanam kelapa sawit. Arahan itu memunculkan kekecewaan dari Pekei yang membaca kebijakan tersebut sebagai sinyal bahwa pemerintah belum sepenuhnya mendengar aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, keputusan semacam itu tidak cukup hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan ekologis.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak dan pandangan sendiri terhadap tanah ulayat mereka. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan lahan semestinya merespons permintaan para pemilik adat, termasuk soal keberlanjutan kayu sagu, program divestasi kelapa sawit, dan perlindungan lingkungan. Tanpa itu, pembangunan dikhawatirkan justru meninggalkan luka baru di tanah yang selama ini menjadi penopang kehidupan banyak komunitas Papua.
Ancaman terhadap lingkungan dan masa depan pangan
Penolakan terhadap perluasan sawit di Papua tidak berdiri sendiri. Di baliknya ada kekhawatiran yang lebih besar: hilangnya sumber pangan lokal, rusaknya ekosistem, dan melemahnya kontrol masyarakat adat atas tanah mereka. Pekei melihat bahwa jika kebijakan ini terus didorong tanpa pertimbangan yang matang, Papua bisa kehilangan karakter alaminya sebagai pulau dengan sistem pangan yang bertumpu pada sagu dan pengetahuan tradisional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
