Otsus dan Hak Dasar OAP: Langkah Selanjutnya?

Perdebatan soal Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali menguat setelah aktivis HAM Papua, Selpius Bobii, menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum menjawab persoalan paling mendasar bagi orang asli Papua (OAP). Bagi Bobii, Otsus yang semestinya memberi ruang perlindungan justru dinilai belum mampu menjamin kelangsungan hidup masyarakat pribumi Papua di tengah berbagai tekanan yang terus berlangsung.

Otsus Dinilai Belum Berpihak pada OAP

Dalam pandangannya, Otsus Papua tidak hadir sebagai jawaban atas kebutuhan politik dan sosial bangsa Papua, melainkan lahir dari tekanan pemerintah Indonesia. Karena itu, Bobii mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini benar-benar berpihak pada OAP. Ia menilai, alih-alih memperkuat posisi masyarakat asli, Otsus justru membuka ruang bagi peminoritasan penduduk pribumi, termasuk melalui perampasan tanah dan sumber daya alam (SDA).

Bobii juga menegaskan bahwa sejumlah persoalan besar yang dialami Papua tidak bisa dilepaskan dari cara kebijakan itu dijalankan. Menurutnya, klaim kekhususan dalam UU Otsus belum terasa dalam praktik, terutama ketika kewenangan strategis tetap didominasi pemerintah pusat.

Kendali Pusat Masih Kuat

Di sektor pemerintahan daerah dan pengelolaan SDA, Bobii melihat Papua masih berada dalam posisi yang lemah. Pemerintah daerah, kata dia, cenderung hanya menjadi pelaksana kebijakan dari pusat, bukan pengambil keputusan yang benar-benar menentukan arah pembangunan di tanah Papua.

Kondisi itu, lanjutnya, ikut memunculkan dampak sosial yang luas. Mulai dari migrasi penduduk, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, hingga makin terbukanya ruang bagi perampasan sumber daya alam. Dalam situasi seperti itu, masyarakat Papua disebut semakin tersisih dari proses yang menyangkut hidup mereka sendiri.

Seruan Menyelamatkan Hak Dasar Papua

Bobii menilai Otsus juga gagal menghadirkan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan yang seharusnya menjadi inti kebijakan khusus tersebut. Ia menyebut sejumlah kasus yang terjadi justru memperlihatkan bahwa penerapan Otsus belum mampu meredam konflik, apalagi mengurangi penderitaan masyarakat Papua.

Karena itu, ia mendorong adanya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Papua untuk membaca ulang situasi yang sedang berlangsung. Bagi Bobii, langkah yang dibutuhkan bukan sekadar mempertahankan istilah otonomi khusus, melainkan komitmen nyata untuk menyelamatkan Papua dan etnis Papua dari kehancuran yang menurutnya sudah dan sedang terjadi.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.