Masyarakat Distrik Mare Hadapi Berbagai Masalah Kebutuhan Dasar
Masyarakat di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya menghadapi berbagai masalah kebutuhan dasar seperti air bersih, kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan, buruknya akses jalan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, hingga kebutuhan fasilitas kesehatan. Distrik Mare terdiri dari sembilan kampung, yakni Kampung Mahos, Kampung Suswa, Kampung Kombif, Kampung Bakrabi, Kampung Waban, Kampung Sawo, Kampung Narasi, Kampung Seya, dan Kampung Rufases.
Aspirasi Masyarakat dan Tindaklanjut Pemerintah
Masalah kebutuhan dasar tersebut disampaikan kepada anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Selly Kareth, yang menjaring aspirasi masyarakat di Distrik Mare. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perencanaan, penganggaran, serta penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) guna menjawab kebutuhan masyarakat di pedalaman. Selly Kareth menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan masalah-masalah dasar ini dalam pembangunan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat diminta segera menindaklanjuti kebutuhan masyarakat Distrik Mare, bukan sebagai permintaan berlebihan, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Selain akses jalan yang belum memadai, masyarakat juga meminta penambahan tenaga guru di wilayah tersebut agar anak-anak di kampung-kampung mendapatkan pendidikan layak.
Panggilan untuk Tindakan Nyata
Tokoh adat Mare, Leonardus Baru, menekankan perlunya tindakan nyata dari Pemprov Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat dengan turun langsung melihat kondisi masyarakat di sembilan kampung. Ia menegaskan bahwa masyarakat Mare memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan dasar seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintah.
Diharapkan agar Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Maybrat dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Mare dengan program konkret dan jadwal pelaksanaan yang dapat diketahui masyarakat. Ini merupakan panggilan untuk pemerintah agar tidak hanya berbicara pembangunan dari kota, tetapi juga memahami kebutuhan masyarakat pedalaman seperti di Distrik Mare.
