Marape Perketat Kendali Keamanan Jelang Pemilu 2027, Otoritas Negara Jadi Sorotan
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengirim pesan politik yang cukup tegas pada awal 2026. Di tengah sorotan terhadap peredaran senjata api ilegal, penunjukan John Pundari sebagai Menteri Kepolisian, dan dimulainya persiapan nasional menuju Pemilu 2027, pemerintah tampak ingin menunjukkan satu hal: negara harus kembali memegang kendali penuh atas keamanan dan proses politik.
Rangkaian langkah itu tidak berdiri sendiri. Marape terlihat menempatkan isu keamanan, penegakan hukum, dan kesiapan pemilu dalam satu garis kebijakan yang saling berkaitan. Di saat publik masih memantau situasi ketertiban di sejumlah wilayah, pemerintah memilih memperkeras nada terhadap kepemilikan senjata ilegal dan mempercepat konsolidasi lembaga negara menjelang pemilihan umum berikutnya.
Senjata Ilegal Diposisikan Sebagai Ancaman Negara
Bahasa yang dipakai Marape soal senjata api ilegal terdengar jelas dan tanpa banyak kompromi. Ia tidak hanya melihat persoalan itu sebagai urusan kriminal biasa, tetapi sebagai tantangan langsung terhadap otoritas negara. Dengan framing seperti ini, pemerintah memberi sinyal bahwa penertiban senjata bukan sekadar operasi rutin, melainkan bagian dari upaya memulihkan wibawa negara di lapangan.
Rujukan terhadap operasi keamanan yang ditargetkan, termasuk penangkapan pelaku kejahatan bersenjata, juga menunjukkan bahwa pemerintah siap menghadapi risiko politik dari langkah penegakan hukum yang keras. Di balik itu, ada pesan bahwa stabilitas menjelang pemilu tidak bisa dibangun tanpa tindakan nyata terhadap kelompok bersenjata dan jaringan yang mendukung mereka.
Penunjukan John Pundari Picu Perhatian
Di sisi lain, pengangkatan John Pundari sebagai Menteri Kepolisian ikut menjadi titik perhatian tersendiri. Pundari dikenal sebagai politisi senior, namun penunjukannya juga memunculkan perdebatan karena rekam jejaknya di daerah pemilihannya sendiri, yang selama ini dikaitkan dengan konflik antarsuku dan kekerasan terkait pemilu.
Situasi itu membuat jabatan barunya tidak lepas dari sorotan. Bagi pendukung pemerintah, Pundari bisa menjadi figur yang memahami medan politik dan keamanan di Papua Nugini. Namun bagi pihak yang kritis, latar belakang tersebut justru memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan sensitivitas penanganan kepolisian di tengah situasi yang masih rapuh.
Persiapan Pemilu 2027 Didorong Tanpa Tekanan Politik
Marape juga menekankan bahwa penegakan hukum di Papua Nugini harus dibersihkan dari tekanan politik, loyalitas klan, dan rasa takut terhadap reaksi negatif. Arah kebijakan ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk memisahkan aparat keamanan dari kepentingan sempit yang kerap membayangi proses hukum dan administrasi publik.
Persiapan menuju Pemilu 2027 pun mulai digerakkan lebih awal, dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, lembaga keamanan, intelijen, hukum, dan penyelenggara pemilu. Fokusnya bukan hanya pada teknis pemilihan, tetapi juga pada tata kelola yang dianggap harus lebih bertanggung jawab agar pemilu tidak kembali dibayangi gangguan keamanan dan persoalan struktural.
Meski begitu, pekerjaan besar masih menunggu. Tantangan seperti alokasi dana, integritas sistem pemilu, serta kelemahan struktural tetap menjadi risiko yang bisa mengganggu agenda awal pemerintahan. Dengan kata lain, langkah Marape saat ini baru membuka tahap awal dari upaya panjang untuk menata keamanan dan memperkuat otoritas negara sebelum Papua Nugini memasuki Pemilu 2027.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
