Puluhan pelajar, mahasiswa, perwakilan perempuan, tokoh agama, dan intelektual suku Ketengban menegaskan penolakan terhadap rencana pembangunan pos militer di 14 distrik di wilayah adat mereka. Aksi damai yang diselenggarakan di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada 24 Maret 2026, menjadi wadah untuk menyuarakan sikap menolak tersebut. Koordinator aksi, Hezron Deal, menyatakan bahwa pembangunan pos militer di distrik seperti Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime telah mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh gereja, dan pemerintah distrik setempat. Menurut mereka, kehadiran militer berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak tatanan sosial di wilayah adat suku Ketengban. IMPPSK dan perwakilan perempuan suku Ketengban, Agustina Wisal, juga menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, bukan kehadiran militer. Bersamaan dengan itu, tokoh agama, Pdt. Yorim Deal, berpendapat bahwa kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan matang, seiring dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja. Selain itu, tokoh intelektual, Steven Tengket, menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan ketenangan yang masih terjaga di wilayah suku Ketengban, tanpa campur tangan militer. Mereka berharap pemerintah daerah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan daripada pendekatan keamanan dalam pembangunan di wilayah adat suku Ketengban. Semua pihak berkomitmen untuk terus menyuarakan penolakan tersebut demi kebaikan dan keamanan masyarakat.
