Yayasan Bentala Pusaka dan Satya Bumi Luncurkan Laporan Dampak PSN di Papua Selatan
Peluncuran dua laporan Human Rights Impact Assessment oleh Yayasan Bentala Pusaka dan Satya Bumi tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Papua Selatan merupakan langkah penting dalam mengungkap dampak buruk dari proyek tersebut. Peristiwa ini terjadi di Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (13/8/2026).
Laporan Menyoroti Keadilan dan Pembangunan Tanpa Perasaan
Dua laporan yang diluncurkan, berjudul “Tak Terbayang Keadilan” dan “Berulangnya Pembangunan Tanpa Perasaan”, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perampasan tanah dalam PSN Papua Selatan berdampak buruk bagi komunitas adat dan lingkungan. Dalam acara peluncuran yang bertema “Elegi Selatan Papua”, laporan-laporan ini mengungkapkan kondisi ketidakadilan yang terus terjadi di Tanah Papua.
Tigor Hutapea dari Yayasan Bentala Pusaka menyatakan bahwa laporan ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat luas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Papua Selatan. Dalam proses penyusunannya, laporan-laporan ini melibatkan banyak kesaksian korban perampasan alam PSN, yang menjadi bukti nyata dari dampak negatif proyek tersebut.
Dampak PSN Menimbulkan Perubahan Drastis bagi Masyarakat Papua Selatan
Laporan tersebut memberikan sorotan terhadap perubahan drastis yang dialami oleh masyarakat Papua Selatan akibat PSN. Sebelum proyek ini berjalan, masyarakat memiliki hubungan harmonis dengan alam dan lingkungannya. Namun, dengan adanya PSN, pola hidup masyarakat berubah secara signifikan, mengancam nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan identitas budaya mereka.
Kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi salah satu yang paling merasakan dampak buruk dari PSN. Hutan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka, kini rusak parah akibat kegiatan ekstraktif proyek tersebut. Selain itu, keanekaragaman hayati di hutan juga ikut terganggu, mengakibatkan kesulitan dalam mencari makanan dan air bersih untuk masyarakat setempat.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemantik perubahan bagi pemerintah dan masyarakat Papua Selatan untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi penderitaan yang diungkap dalam laporan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tindakan nyata dapat segera dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di Papua Selatan.
