Konflik Bersenjata di Intan Jaya: Taruhan Nyawa Warga Sipil
Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil. Data dari Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mencatat bahwa selama Mei hingga Juli 2026, terdapat 14 warga sipil yang menjadi korban konflik tersebut. Dari jumlah tersebut, lima orang tewas dan sembilan lainnya terluka, termasuk tiga perempuan dan sebelas laki-laki.
Sikap Politik dan Tuntutan Langkah Darurat
Tokoh politik setempat, Laurenzus Kadepa, menyampaikan keprihatinannya atas terus meningkatnya kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Dia menyoroti perlunya tindakan darurat dalam penyelesaian konflik tersebut. Kadepa mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan bupati setempat untuk menetapkan status darurat kemanusiaan di wilayah tersebut guna memberikan perlindungan dan bantuan bagi warga yang terdampak konflik.
Menyikapi situasi tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) juga turut melakukan investigasi terkait konflik bersenjata di Intan Jaya. Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kematian warga sipil dalam konflik bersenjata merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran hak hidup. Dia menyerukan penghentian segera kontak senjata di kawasan permukiman dan meminta agar aparat keamanan maupun kelompok bersenjata tidak membahayakan penduduk sipil.
Desakan Penarikan Pasukan oleh Pemerintah Pusat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Thobias Bagubau, menekankan pentingnya penarikan pasukan keamanan non organik dari Intan Jaya untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut terhadap warga sipil. Bagubau juga mengusulkan keterlibatan media internasional untuk melaporkan secara transparan situasi di Intan Jaya dan menekankan perlunya proses hukum yang jelas dan akuntabel dalam penyelesaian konflik.
Di sisi lain, mahasiswa dan tokoh masyarakat setempat juga secara tegas mengecam berbagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Intan Jaya dan menuntut penyelesaian konflik secara damai dan melibatkan berbagai pihak terkait. Mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan di Intan Jaya dan wilayah-wilayah konflik lainnya di Papua.
Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jubi Papua.
