Sebuah pandangan dari seorang akademisi Uncen Jayapura, Papua, Dr. Yusak Elisa Reba, S.H, M.H terkait pernyataan senator Republik Indonesia, Paul Finsel Mayor tentang ‘bubarkan’ Majelis Rakyat Papua (MRP) menimbulkan pemikiran untuk melihatnya sebagai kritik yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih ada harapan yang belum tercapai dari kinerja MRP di Tanah Papua sebagai representasi dari kebudayaan orang asli Papua. Meskipun kritik tersebut mungkin tidak sepenuhnya tepat secara kelembagaan, namun sebagai orang asli Papua, pandangan Paul Finsen Mayor seharusnya dilihat sebagai suatu indikasi bahwa ada hal yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja MRP di enam provinsi di Tanah Papua.
Yusak Reba menyatakan pentingnya menerima kritik sebagai bagian dari pembelajaran dalam mengevaluasi kelembagaan MRP secara bersama-sama. Evaluasi kelembagaan dan instrumen hukum yang mengatur MRP, termasuk dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, menjadi hal yang esensial untuk menilai kinerja dan eksistensi MRP saat ini. Meskipun ada pandangan seputar kemungkinan pembubaran MRP, Yusak Reba menegaskan bahwa itu ditentukan oleh struktur hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar dan UU Otsus memberi garis panduan terkait keberadaan MRP, sehingga pembubaran MRP akan tergantung pada keabsahan hukum yang mengatur lembaga tersebut.
Kinerja MRP juga terdampak oleh faktor-faktor seperti instrumen hukum yang kuat, representasi kelembagaan, dan dukungan anggaran. Evaluasi terhadap perjalanan 20 tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang Otsus di Tanah Papua serta kritik terhadap instrumen hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang MRP, menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kinerja lembaga ini. Meskipun ada panggilan untuk membubarkan MRP, Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, menilai bahwa pandangan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan bisa menimbulkan konflik hukum yang kompleks.
Secara keseluruhan, pandangan dan kritik terhadap MRP menyoroti pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kinerja lembaga ini dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan memastikan eksistensi serta keberlanjutan MRP sesuai dengan tujuan didirikannya. Perdebatan seputar pembubaran atau pembenahan MRP perlu disikapi dengan bijak, mengedepankan argumen yang kuat dan perspektif hukum yang jelas untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kepentingan publik di Tanah Papua.
