Krisis pangan global dan investasi kelapa sawit di Tanah Papua dinilai mendalamkan kesenjangan sosial dan ekologis. Peneliti DLHPK Bidang Kehutanan, Wiko Saputra, dan warga adat Moi, Yulius Masinau, menyampaikan pandangan ini dalam diskusi laporan riset di Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Wiko, krisis pangan yang terjadi saat ini tidak hanya dipicu oleh pandemi COVID-19 tetapi juga oleh sistem ekonomi yang tidak seimbang. Pandemi hanya menjadi pemicu, bukan akar masalah utama. Struktur ekonomi global telah menjadikan pangan sebagai komoditas dagang, bukan sebagai kebutuhan dasar manusia, menyebabkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa krisis pangan dapat menjadi penyebab kejatuhan rezim. Wiko memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera memperbaiki sistem pangan nasional, kemarahan sosial bisa meletus. Dia juga menyoroti investasi besar-besaran di sektor sawit di Papua yang dianggap lebih merugikan daripada memberi manfaat. Investasi sawit di Papua dinilai sebagai “korupsi lingkungan” karena cenderung merugikan masyarakat lokal dan hanya menguntungkan sebagian kecil perusahaan besar.
Penelitian DLHPK juga menyoroti isu plasma 20 persen bagi masyarakat yang tidak dipenuhi oleh perusahaan sawit. Banyak perusahaan memanipulasi kewajiban plasma dengan tindakan yang merugikan masyarakat adat. Yulius Masinau, warga adat Moi, juga ikut bersuara tentang dampak negatif dari investasi sawit terhadap tanah dan hutan adat. Dia menyampaikan ketidakpuasan masyarakat Moi terhadap perusahaan sawit yang tidak memenuhi janji-janji kesejahteraan.
Diskusi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pangan Internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) dengan tema “Diskusi laporan riset dan bedah buku, bicara kebijakan bersama, masyarakat adat, pameran foto penampilan budaya”. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya kedaulatan pangan dan melibatkan semua pihak untuk menyuarakan keadilan dalam sistem pangan global dan lokal.
