Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Hentikan Pembangunan Militer di Papua
Gelombang kritik terhadap pembangunan di Tanah Papua kembali menguat. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan pembangunan batalyon di Papua serta meninjau ulang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tak sejalan dengan aspirasi rakyat Papua. Bagi koalisi, pembangunan yang terus dipaksakan tanpa persetujuan warga hanya akan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat di daerah tersebut.
Desakan agar suara Papua didengar
Seruan itu disampaikan melalui siaran pers oleh gabungan organisasi yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, KPI, HRWG, Raksha Initiative, dan De Jure. Mereka menilai pendekatan pembangunan di Papua selama ini kerap berjalan tanpa pelibatan memadai, terutama dari masyarakat adat yang justru terdampak langsung oleh berbagai proyek.
Koalisi juga menekankan perlunya sinergi dengan Sinode GKI di Tanah Papua, dewan adat, tokoh pemuda, dan elemen perjuangan Papua dalam menyikapi PSN maupun penguatan militer di wilayah itu. Menurut mereka, kebijakan yang tidak lahir dari dialog yang setara hanya akan memicu penolakan dan memperbesar ketidakpercayaan publik.
Militerisasi dinilai tidak memberi rasa aman
Dalam pandangan koalisi, penambahan batalyon dan pendekatan militeristik bukanlah jawaban atas persoalan pembangunan di Papua. Mereka menilai kehadiran aparat dalam format yang semakin kuat justru dapat menimbulkan rasa takut, bukan rasa aman, di tengah masyarakat.
Koalisi juga mengingatkan bahwa proyek yang dikerjakan tanpa melibatkan masyarakat adat berisiko tidak berjalan efektif. Bagi mereka, kegagalan sering kali bermula dari cara negara merancang kebijakan tanpa mendengar kebutuhan dan penolakan warga di lapangan.
FPIC jadi kunci setiap kebijakan
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara masyarakat Papua sebelum melanjutkan proyek PSN, pembangunan batalyon baru, maupun rencana pangkalan militer di Tanah Papua. Mereka menegaskan pentingnya menghormati prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan dari masyarakat adat.
Koalisi menilai pembatalan pembangunan batalyon baru dan pangkalan militer di Papua harus menjadi langkah awal untuk membuka jalan menuju Papua yang damai. Pemerintah juga diminta meninjau ulang proyek-proyek yang sudah berjalan agar tidak semakin mendorong militerisasi di wilayah tersebut.
Dengan menempatkan partisipasi masyarakat Papua sebagai dasar utama, koalisi berharap pembangunan di Tanah Papua tidak lagi identik dengan pemaksaan, melainkan berjalan lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
