Kepemimpinan Mendengarkan untuk Tanah Papua
Papua, menurut Senator RI asal daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, tidak sedang kekurangan lembaga. Yang lebih dibutuhkan justru kepemimpinan yang mau mendengar. Ia menilai persoalan utama di Papua bukan pada banyak atau sedikitnya struktur pemerintahan, melainkan pada absennya dialog yang jujur, tulus, dan setara antara negara dan masyarakat Papua.
Masalah Papua Bukan Kekurangan Institusi
Dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu malam, Mayor mengkritik pendekatan pembangunan di Papua yang dinilainya terlalu berat pada birokrasi dan kepentingan politik. Menurut dia, model seperti itu justru membuat kebijakan kehilangan fungsi nyata di tengah masyarakat adat. Akibatnya, kehadiran negara kerap terasa formal, tetapi tidak benar-benar menjawab kebutuhan orang Papua.
Mayor menegaskan, langkah awal yang semestinya dilakukan sangat sederhana: pemerintah bertanya langsung kepada orang Papua tentang apa yang mereka inginkan. Ia mendorong agar dialog semacam itu difasilitasi oleh tim independen yang kredibel, sehingga pembicaraan tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan benar-benar menghasilkan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
BRIN Diminta Turun Tangan
Untuk memperkuat proses tersebut, Mayor meminta Presiden melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mencari tokoh-tokoh Papua yang tepat untuk diajak berkonsultasi. Ia menyebut sejumlah akademisi, termasuk Ikrar Nusa Bhakti dan Adriana Elizabeth, sebagai sosok yang memahami persoalan Papua secara mendalam dan layak dilibatkan dalam percakapan negara dengan masyarakat Papua.
Menurut Mayor, pendekatan berbasis pengetahuan dan pemahaman sosial seperti itu jauh lebih berguna dibanding keputusan yang diambil dari jarak jauh tanpa mendengar suara warga secara langsung. Ia menilai Papua membutuhkan ruang bicara yang serius, bukan sekadar forum formal yang berakhir tanpa tindak lanjut.
Kritik atas Lembaga Baru dan Usulan Solusi Struktural
Mayor juga menyoroti pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dipimpin Felix Wanggai. Ia berpendapat lembaga tersebut justru menambah panjang rantai birokrasi tanpa fungsi yang jelas dan dampak yang nyata. Dalam pandangannya, masalah Papua terlalu kompleks jika hanya ditangani lewat badan dengan kewenangan terbatas.
Karena itu, ia mengusulkan solusi yang lebih kuat di level struktural, yakni pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua. Menurutnya, penanganan Papua memerlukan kewenangan setingkat kementerian agar koordinasi kebijakan lebih tegas dan tidak terpecah-pecah. Ia juga menyarankan adanya Menteri Koordinator Otonomi Khusus untuk mengoordinasikan daerah-daerah khusus seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta agar kebijakan pembangunan bisa lebih kontekstual.
Sebagai anggota DPD RI, Mayor menyampaikan kekecewaannya atas minimnya dialog serius antara pimpinan KEP OKP dan para wakil politik Papua. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara institusi baru itu dan para wakil rakyat Papua yang dipilih untuk duduk di Senayan. Baginya, pembangunan Papua tidak boleh berjalan tanpa keterlibatan representasi politik yang sah.
Mayor menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritiknya lahir dari tanggung jawab moral sebagai negarawan dan pemimpin adat. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik dan kemauan untuk mendengar. Karena itu, ia mendorong adanya dialog langsung antara Presiden dan para wakil Papua sebagai jalan untuk menyusun masa depan Papua dan Indonesia menuju 2045.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
