Iron Heluka Dipastikan Bukan Anggota TPNPB, Tuduhan Aparat Dibantah Keras
Nama Iron Heluka kembali menjadi sorotan setelah penangkapannya di Dekai, Yahukimo, pada 28 November 2025 memicu perdebatan antara aparat gabungan TNI-Polri dan pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Di tengah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kelompok bersenjata, manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB justru menegaskan hal sebaliknya: Iron Heluka disebut bukan anggota TPNPB, melainkan mahasiswa aktif Universitas Cenderawasih (Uncen) cabang Yahukimo di Dekai.
TPNPB Bantah Keras Tuduhan Keanggotaan
Bantahan itu datang dari manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang menyatakan bahwa Iron Heluka tidak memiliki kaitan dengan Batalyon Sisibi Yahukimo. Sebby dari TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga menegaskan bahwa Iron Heluka adalah mahasiswa dan bukan bagian dari kelompok bersenjata seperti yang disampaikan aparat.
Menurut TPNPB, tuduhan terhadap Iron Heluka merupakan bentuk kesalahan penanganan kasus sekaligus kriminalisasi terhadap warga sipil. Mereka meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan karena dinilai tidak terlibat dalam aktivitas militer maupun kepemilikan senjata ilegal.
Versi Aparat dan Klaim Penangkapan
Di sisi lain, Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menyebut Iron Heluka terlibat dalam kelompok bersenjata dan memiliki persenjataan ilegal. Klaim inilah yang kemudian memantik bantahan keras dari pihak TPNPB, yang menilai informasi tersebut tidak sesuai dengan identitas Iron Heluka sebagai mahasiswa.
Perbedaan keterangan antara aparat dan TPNPB membuat kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut status seseorang yang disebut sebagai warga sipil. Hingga kini, polemik tersebut masih berputar pada pembuktian dan penegasan identitas Iron Heluka di tengah situasi keamanan Yahukimo yang sensitif.
TPNPB Soroti Insiden Ledakan di Papua
Di luar kasus Iron Heluka, TPNPB juga menyoroti insiden lain berupa serangan bom yang menewaskan seorang pelajar dan melukai seorang warga sipil di Papua. Kapendam Cenderawasih telah membantah penggunaan bom melalui drone, namun kepastian mengenai ledakan itu masih menunggu hasil penyelidikan.
TPNPB mendesak lembaga HAM internasional turun tangan untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang serta operasi militer terhadap warga sipil di Papua. Mereka menilai insiden-insiden semacam ini tidak bisa dibiarkan tanpa investigasi menyeluruh, mengingat dampaknya langsung menyasar masyarakat sipil.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
