Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) memunculkan sorotan baru, bukan semata soal prestise diplomatik, tetapi juga soal seberapa jauh Indonesia benar-benar punya rekam jejak kuat dalam isu hak asasi manusia. Amnesty Internasional Indonesia menilai, posisi itu tidak otomatis mencerminkan kemajuan nyata di dalam negeri maupun dalam sikap Indonesia di forum internasional.
Terpilih karena mekanisme rotasi kawasan
Direktur Eksekutif AI Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa kebanggaan Menteri HAM atas pencapaian tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang ada. Menurut dia, pemilihan Presiden Dewan HAM PBB tidak lepas dari sistem rotasi berdasarkan kawasan. Tahun ini, giliran kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia menjadi satu-satunya kandidat yang tersedia.
Dengan kata lain, terpilihnya Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme diplomatik yang sudah diatur, bukan semata karena penilaian bahwa Indonesia paling maju dalam urusan hak asasi manusia.
Kritik atas situasi HAM di dalam negeri
Usman juga menyoroti kondisi hak asasi manusia di Indonesia yang dinilainya justru memburuk. Ia menyebut penangkapan terhadap ribuan orang dalam rangkaian demonstrasi serta serangan terhadap pembela HAM sebagai tanda bahwa ruang sipil masih menghadapi tekanan serius.
Dalam pandangannya, fakta-fakta tersebut membuat klaim keberhasilan Indonesia di panggung internasional terasa kontras dengan keadaan di lapangan. Karena itu, jabatan Presiden Dewan HAM PBB dinilai tidak cukup hanya menjadi simbol diplomasi, melainkan harus dibuktikan dengan perbaikan nyata di dalam negeri.
Sikap Indonesia di forum internasional ikut disorot
Di luar urusan domestik, Usman menilai Indonesia kerap tidak menunjukkan sikap yang konsisten dalam mendukung penguatan HAM global. Ia mencontohkan penolakan Indonesia terhadap sebagian besar rekomendasi dalam Universal Periodic Review (UPR) pada 2022. Indonesia juga disebut menolak tindak lanjut atas laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, China.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa akses bagi pelapor khusus PBB untuk berkunjung ke Indonesia masih sulit diberikan. Bagi AI Indonesia, sikap seperti ini memperlihatkan bahwa posisi di Dewan HAM PBB akan diuji bukan hanya lewat pidato, tetapi lewat keberanian menerima pengawasan dan rekomendasi internasional.
Harapan agar jabatan ini tidak berhenti pada seremoni
Menanggapi terpilihnya Indonesia, Usman mempertanyakan seberapa serius pemerintah dalam memperjuangkan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut dia, posisi ini baru akan bermakna jika diikuti komitmen nyata untuk mendukung langkah-langkah tegas atas dugaan pelanggaran HAM dan kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak.
Sidharto Reza Suryodipuro, Duta Besar Indonesia yang kini menjabat Presiden Dewan HAM PBB, diharapkan mampu memimpin persidangan dengan baik dan menjaga konsistensi pembelaan terhadap hak asasi manusia sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB. Dalam kerangka yang lebih luas, peran ini juga disebut mencerminkan kontribusi Indonesia terhadap upaya menjaga perdamaian dunia, dengan landasan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
