Penelitian yang dilakukan oleh Esther Haluk di Kampung Endokisi mengungkapkan bahwa negara absen dalam menanggapi permasalahan pendidikan. Analisis yang dilakukan dari perspektif hak asasi manusia menyoroti ketidakhadiran negara dalam memberikan respon yang memadai terhadap pendidikan. Masyarakat di Kampung Endokisi terlihat berupaya secara mandiri untuk membiayai pendidikan sendiri, namun terdapat temuan bahwa beberapa lembaga pendidikan belum memiliki legalitas resmi dan terkendala oleh kurangnya fasilitas, termasuk masalah teknologi pendidikan. Esther Haluk menilai bahwa, meskipun prinsip masyarakat dalam mendukung biaya pendidikan secara lokal merupakan hal positif, namun hal ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat harus mengambil alih peran negara dalam menjalankan hak-hak asasi.
Kabupaten Jayapura, sebagai wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan provinsi, seharusnya memiliki akses pendidikan yang memadai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan hak pendidikan, terutama di wilayah yang berkonflik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara masyarakat, NGO, gereja, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Upaya ini juga bertujuan untuk membuka mata semua pihak terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada, sehingga masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan yang ada dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua.
