FLNKS Tolak Undangan Macron ke Paris, Dialog Kaledonia Baru Kembali Buntu
Upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membuka babak baru perundingan politik di Kaledonia Baru kembali menemui hambatan. FLNKS, salah satu kekuatan utama gerakan prokemerdekaan Kanak, memastikan mereka tidak akan hadir dalam putaran pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung di Paris pada pertengahan Desember 2025.
Keputusan itu menambah rumit proses dialog yang sejak awal diproyeksikan untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak yang selama ini paling keras menolak arah penyelesaian politik yang ditawarkan dari Paris. Macron sebelumnya mengundang para politisi Kaledonia Baru untuk kembali duduk bersama setelah laporan kemajuan disampaikan, dengan harapan muncul ruang bagi prospek politik baru di wilayah tersebut.
FLNKS Menolak Dasar Pembahasan Bougival
Penolakan FLNKS tidak datang tiba-tiba. Kelompok ini sejak awal mengecam teks Bougival yang dijadikan dasar perjanjian proyek pada Juli 2025. Bagi FLNKS, dokumen itu belum menjawab tuntutan utama mereka, terutama soal kedaulatan penuh dalam waktu dekat. Karena itu, mereka menilai penyelesaian kebuntuan politik tidak semestinya dibicarakan jauh dari tanah Kaledonia Baru.
Sikap tersebut mempertegas garis politik FLNKS yang menolak logika penyelesaian dari pusat kekuasaan Prancis. Mereka menegaskan bahwa solusi harus lahir di Kaledonia Baru, bukan ditentukan sepenuhnya di Paris. Dalam pandangan mereka, forum baru yang digagas Macron belum cukup memberi jaminan atas aspirasi kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan.
Kubu Lain Tetap Pegang Komitmen Bougival
Berbeda dengan FLNKS, sejumlah partai lain di Kaledonia Baru, baik dari kubu prokemerdekaan maupun pro-Prancis, telah menandatangani dokumen Bougival. Mereka menyatakan tetap berkomitmen menghormati isi perjanjian itu dan akan memperjuangkannya bersama para pendukung masing-masing.
Meski begitu, tidak semua pihak sepakat mengenai jalan pelaksanaannya. Sejumlah keberatan muncul, terutama terkait bagaimana pengalihan kekuasaan yang direncanakan itu akan diwujudkan secara hukum. Perdebatan ini membuat kesepakatan yang semestinya menjadi pijakan baru justru masih menyisakan banyak tanda tanya.
Paris, Ekonomi, dan Bayang-bayang Kerusuhan 2024
Reaksi atas absennya FLNKS pun langsung memunculkan penilaian tajam dari kubu pro-Prancis. Mereka menilai keputusan itu tidak bertanggung jawab dan justru menghambat kemajuan politik yang sedang dicari. Di sisi lain, FLNKS tetap memusatkan perhatian pada perebutan dukungan politik di dalam negeri, dengan target meraih sebanyak mungkin kursi pada pemilihan kota dan provinsi yang dijadwalkan pada 2026.
Situasi ini berlangsung di tengah ingatan yang masih segar atas kerusuhan sipil di Kaledonia Baru pada Mei 2024, setelah serangkaian protes meluas. Agenda pertemuan di Paris sendiri tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga pemulihan ekonomi wilayah tersebut serta bantuan dari Prancis. Pemerintah Prancis sebelumnya telah mengumumkan rencana bantuan lebih dari €2 miliar, namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan RUU Anggaran 2026 di Parlemen Prancis. Dengan kesepakatan politik yang masih rapuh, pemulihan Kaledonia Baru tetap bergantung pada dialog yang sampai sekarang belum benar-benar menemukan titik temu.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
