Tuesday, September 15, 2026
HomeHEADLINEGubernur Papua Barat: Pentingnya Hormati Hak Masyarakat Adat dalam Reforma Agraria

Gubernur Papua Barat: Pentingnya Hormati Hak Masyarakat Adat dalam Reforma Agraria



Gubernur Papua Barat Tegaskan Pentingnya Reforma Agraria dengan Menghormati Hak Masyarakat Adat

Menyikapi isu reforma agraria di Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya menghormati hak masyarakat adat dalam pelaksanaannya. Reforma agraria ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum guna mencegah sengketa pertanahan yang sering menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Rapat koordinasi awal Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua Barat di kantor gubernur Papua Barat pada Kamis (23/7/2026) menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman terkait hal ini. Menurut Mandacan, tanah bagi masyarakat asli Papua bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sumber kehidupan, dan warisan leluhur yang harus dijaga dengan baik.

Pendekatan Khusus dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Gubernur Mandacan menekankan perlunya pendekatan khusus dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Papua Barat. Pendekatan ini harus menghormati hak ulayat tanpa meninggalkan ketentuan hukum nasional. Hal ini penting mengingat Papua Barat memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan tatanan adat yang kuat. Sehingga, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat harus menjadi prioritas dalam proses reforma agraria.

Persoalan Pertanahan di Papua Barat

Gubernur Mandacan juga menyoroti masih adanya persoalan pertanahan di Papua Barat, terutama di Manokwari. Dia mengungkapkan bahwa munculnya klaim baru atas lahan yang sebelumnya telah dilepaskan oleh pemilik hak ulayat kepada pihak lain menjadi penyebab timbulnya sengketa pertanahan.

Masalah ini ditambah dengan adanya kelompok baru yang mengajukan klaim setelah pembangunan dan penerbitan sertifikat dilakukan, membuat kondisi semakin rumit. Oleh karena itu, Gubernur Mandacan mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menelusuri dokumen pelepasan hak ulayat guna mencegah sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat berjalan lancar dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat.


Source link

BERITA TERKAIT

Berita Populer