FGD Pemekaran Papua Barat Daya di Tambrauw Picu Sorotan atas Keterbukaan Proses
Forum diskusi soal pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang digelar tim akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Fef, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, pada 2 Februari 2021, justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi ruang penyerapan aspirasi yang utuh, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) itu dinilai sebagian peserta berlangsung terlalu cepat dan belum menjelaskan hasil kajian ilmiah secara rinci.
Kritik atas Cara Penjaringan Aspirasi
Salah satu peserta, Andy Kambu, menilai UGM terkesan terburu-buru dalam menyaring masukan dari warga. Menurutnya, pembahasan mengenai pemekaran wilayah tidak bisa hanya berhenti pada pertemuan singkat, apalagi jika hasil kajian akademik belum dipaparkan secara detail kepada publik. Ia menekankan bahwa isu pemekaran di Tanah Papua menyangkut banyak lapisan masyarakat, sehingga tidak boleh dibahas secara sempit.
Andy juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh. Dalam pandangannya, pembahasan semacam ini harus melibatkan perempuan, masyarakat adat, pemuda, tokoh agama, serta unsur-unsur lain yang hidup dan terdampak langsung oleh rencana pemekaran. Tanpa itu, prosesnya dinilai berisiko kehilangan suara-suara penting dari akar rumput.
UGM Sebut FGD untuk Menyaring Masukan
Dari pihak UGM, Danang Wahyuhono menegaskan bahwa kehadiran tim mereka di Tambrauw bukan untuk mengambil keputusan, melainkan menyaring aspirasi masyarakat sekaligus membantu penyusunan naskah akademik calon provinsi baru. Dokumen itu menjadi salah satu syarat dalam proses pemekaran wilayah. Meski begitu, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik yang berkembang di lapangan.
Di tengah rencana pemerintah pusat untuk memekarkan empat provinsi baru di Papua, penolakan dan keberatan dari sebagian masyarakat setempat tetap mengemuka. Bagi banyak pihak, persoalannya bukan hanya soal teknis pemekaran, tetapi juga soal transparansi, kedalaman kajian, dan sejauh mana warga benar-benar dilibatkan sejak awal.
Desakan Kajian yang Lebih Komprehensif
Sejumlah kritik yang muncul dalam FGD itu menunjukkan bahwa proses pemekaran di Papua memerlukan pembahasan yang lebih luas dan tidak tergesa-gesa. Masyarakat menilai, sebelum keputusan diambil, perlu ada analisis yang benar-benar komprehensif agar dampaknya terhadap kehidupan sosial, adat, dan politik lokal bisa dipahami dengan jelas. Dalam konteks itu, diskusi yang inklusif dan konsultasi yang lebih melebur menjadi tuntutan utama agar langkah ke depan tidak memicu jarak antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Penulis: Maria Baru
Penyunting: Arnold Belau
