Jayapura, Jubi – Diaspora Indonesia di Belanda secara resmi mengumumkan seruan pembentukan Blok Politik Alternatif dalam sebuah acara yang diadakan di De Natuurkamer Park, di kawasan Drijfsijs, Amsterdam pada Rabu (17/6/2025) sore. Deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Amsterdam dan timbul dari kekhawatiran para penggagas terhadap situasi politik Indonesia yang dinilai mereka sedang mengalami krisis sistem, bukan hanya krisis kepemimpinan.
Polemik Sebelum Deklarasi
Sebelum deklarasi secara resmi dibacakan, terdapat perdebatan yang menyertainya. Beberapa hari sebelum acara, draf awal deklarasi tersebar luas di Indonesia. Dalam versi tersebut, rencananya para penggagas akan menunjuk jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono sebagai koordinator dalam pembentukan blok politik alternatif. Namun, melalui pernyataan dari Ekspedisi Indonesia Baru, Dandhy menegaskan bahwa upaya untuk membangun kekuatan politik alternatif sudah berkembang organik di berbagai tempat dan tidak memerlukan satu koordinator tunggal.
Dari Figur Tunggal ke Kepemimpinan Kolektif
Perdebatan intern juga memengaruhi proses penyusunan deklarasi. Para penggagas mempertimbangkan apakah akan menunjuk Dandhy Laksono sebagai tokoh sentral atau membangun kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah figur dan perwakilan masyarakat sipil. Keputusan akhir jatuh pada pendekatan kedua, yang membuat deklarasi final berbeda dari draf awal.
Deklarasi tersebut dipresentasikan secara bergantian oleh beberapa diaspora Indonesia di Belanda dari berbagai latar belakang. Deklarasi Amsterdam mendorong terbentuknya kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil dari berbagai kalangan.
Menuju Kongres Rakyat
Salah satu gagasan utama yang diusulkan adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat yang Demokratis dan Damai. Forum ini diharapkan menjadi tempat bertemunya berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk diaspora Indonesia, untuk menyusun manifesto politik dan arah perjuangan bersama. Para penggagas menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan mencari tokoh penyelamat atau calon presiden alternatif, melainkan membangun kekuatan politik dari pengorganisasian masyarakat sipil.
Akhirnya, mereka mengajak berbagai komunitas dan kelompok untuk menyelenggarakan deklarasi serupa dan memperluas diskusi politik dengan menggunakan tagar seperti #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, #GerakanRakyatBerdaulat, #ResetIndonesia, dan #SistemReformasiTelahGagal.
