Menjelang Natal 2025, suara dari Tanah Papua kembali mengeras. Di tengah keluarga-keluarga yang masih hidup dalam pengungsian, Dewan Gereja Papua (DGP) mendesak pemerintah menanggapi krisis kemanusiaan yang tak kunjung reda, mulai dari penembakan warga sipil hingga keberadaan pasukan non-organik di wilayah konflik. Seruan itu muncul saat sejumlah warga dari tujuh kampung di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, masih berkumpul setelah mengungsi usai penyerangan udara menggunakan enam helikopter pada Rabu (10/12/2025).
Pengungsian yang belum selesai di Nduga
Warga dari tujuh kampung itu terpaksa mencari perlindungan ke hutan dan ke Keneyam, ibu kota Kabupaten Nduga. Situasi tersebut kembali menegaskan bahwa dampak konflik di Papua bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal bertahan hidup. Di banyak tempat, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling cepat terdorong meninggalkan rumah ketika operasi bersenjata terjadi.
Moderator DGP, Pdt. Benny Giay, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi kemanusiaan yang terus memburuk, terutama di Intan Jaya, Nduga, dan Yahukimo. Menurutnya, situasi di tiga wilayah itu tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa karena sudah menyentuh keselamatan warga sipil dan masa depan komunitas pengungsi.
Seruan dari Intan Jaya menguat
Pernyataan DGP itu juga berkaitan dengan kunjungan tim panitia khusus DPRK Intan Jaya pada Minggu (21/12/2025). Dari pertemuan itu, muncul kembali tuntutan masyarakat pengungsi agar pasukan non-organik ditarik dari Intan Jaya dan dari Tanah Papua secara keseluruhan. Seruan tersebut mencerminkan kegelisahan yang sudah lama menumpuk di tengah warga yang hidup berpindah-pindah.
Di Intan Jaya, pengungsian disebut telah berlangsung sejak penetapan pasukan pada Desember 2019. Sejak saat itu, kekerasan terhadap warga sipil terus bertambah. Pada 2025 saja, tercatat 45 korban, sementara dua peristiwa besar pada bulan Mei 2025 menyebabkan 24 warga sipil meninggal dunia. Data itu memperlihatkan bahwa eskalasi kekerasan belum menunjukkan tanda mereda.
“Jeritan kemanusiaan”, bukan sekadar tuntutan politik
DGP menegaskan, desakan penarikan pasukan non-organik bukanlah manuver politik, melainkan suara dari pengalaman langsung masyarakat yang hidup di tengah ancaman. Karena itu, gereja meminta pemerintah menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, menarik pasukan non-organik dari daerah konflik, serta membuka jalan bagi solusi damai yang bermartabat.
Selain itu, DGP mendesak agar korban dan pengungsi internal mendapat perlindungan, pemulihan hak, dan keadilan yang layak. Pdt. Benny Giay menekankan bahwa damai sejati tidak bisa dibangun di atas ketakutan, melainkan harus lahir dari keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan berhentinya kekerasan di Tanah Papua.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
