Masalah pendidikan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan setelah akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, memaparkan data yang menunjukkan besarnya jumlah anak usia sekolah yang belum menikmati bangku pendidikan. Dari hasil yang ia rujuk, ada 407.534 anak di Papua dan Papua Barat yang masih membutuhkan layanan pendidikan. Angka ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan di wilayah timur Indonesia itu belum bisa dipandang sebagai isu kecil, melainkan persoalan mendasar yang memengaruhi banyak sektor lain.
Ratusan Ribu Anak Masih di Luar Sistem Pendidikan
Sumule menyebut data dari BPS Papua, BPS Papua Barat, dan Neraca pendidikan daerah memperlihatkan 34,58 persen penduduk usia sekolah di Tanah Papua belum mendapatkan pendidikan. Persentase itu menggambarkan masih lebarnya jarak antara kebutuhan layanan pendidikan dan kemampuan sistem yang tersedia di lapangan.
Ia juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar yang disebut mencapai 20.147 orang. Kekurangan itu tersebar di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK. Menurut Sumule, kondisi tersebut membuat upaya pemerataan layanan pendidikan berjalan jauh lebih berat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya memang sudah terbatas sejak awal.
RLS Papua Masih Jauh dari Perguruan Tinggi
Selain soal akses sekolah dan tenaga pengajar, Agus Sumule menyinggung Rata-rata Lama Sekolah atau RLS di Tanah Papua. Ia mengatakan tidak satu pun kabupaten di wilayah tersebut yang memiliki RLS sampai ke tingkat perguruan tinggi. Bagi Sumule, fakta ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Papua masih tertinggal dan belum memberi bekal yang cukup kuat untuk mendorong kemajuan daerah.
Kondisi pendidikan yang tertinggal, kata dia, ikut memengaruhi pembangunan sektor lain. Tanpa perbaikan serius di bidang pendidikan, berbagai program pembangunan akan terus menghadapi hambatan karena kualitas sumber daya manusia belum terbentuk secara optimal.
Anggaran Otsus dan Tuntutan Pembahasan Khusus
Sumule menilai pendidikan di Papua perlu dibahas secara khusus agar perhatian pemerintah tidak terpecah dan kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata bagi pendidikan berkualitas untuk penduduk usia sekolah di Tanah Papua, bukan sekadar kebijakan umum yang sulit menjawab kebutuhan lapangan.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim juga menyinggung alokasi anggaran pendidikan untuk Papua dan Papua Barat yang bersumber dari dana otsus, meski rinciannya belum diketahui. Hal ini menambah perhatian terhadap bagaimana dana tersebut digunakan, mengingat tantangan pemenuhan kebutuhan pendidikan di dua provinsi itu masih besar dan menuntut pengawasan yang serius.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
