Angka sebesar Rp171 miliar seharusnya tidak menjadi masalah besar, namun kini menjadi beban yang cukup berat. Angka tersebut tercantum dalam sebuah artikel yang membahas Beasiswa Siswa Unggul Papua, yang membutuhkan anggaran sebesar itu untuk tahun 2026. Seiring dengan fakta bahwa SiLPA Provinsi Papua mencapai sekitar Rp450 miliar pada tahun 2025, terlihat bahwa dana yang tidak terpakai seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.
Sejak dua dekade lalu, gagasan untuk menyisihkan sejumlah dana ke dalam Dana Abadi telah ada, namun tidak terealisasi dengan baik. Jika kebijakan tersebut dijalankan dengan konsisten, saat ini Papua seharusnya memiliki Dana Abadi sekitar Rp3,7 triliun. Dengan pengelolaan yang tepat, dana tersebut dapat menghasilkan manfaat yang besar setiap tahun, melebihi kebutuhan untuk beasiswa sehingga tidak menjadi beban.
Sayangnya, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan, dimana banyak potensi pembangunan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Pendidikan di Papua seharusnya dapat disokong dengan dana yang cukup besar dari akumulasi Dana Abadi. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua untuk menyumbangkan dana setiap tahunnya agar pembangunan masa depan dapat segera dimulai.
Mengabaikan pembangunan Dana Abadi bukan hanya kehilangan triliunan rupiah, tapi juga waktu, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik. Papua memiliki potensi besar untuk memulai kembali pembangunan ini dengan dukungan dari semua pihak. Mulai hari ini, keputusan untuk membangun masa depan lebih baik harus segera diambil tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Selagi masih ada kesempatan, langkah konkret perlu segera diambil untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.
