Penduduk Suku Hebeibulu Blokir Akses ke RSUP Jayapura
Penduduk Suku Asli Hebeibulu dari Desa Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, yang mengklaim memiliki hak kepemilikan adat di atas tanah, memblokir gerbang masuk Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura (RSUP Jayapura) di Distrik Abepura pada hari Kamis.
Aksi pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari tuntutan kompensasi sebesar Rp64 miliar untuk 6,4 hektar tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit rujukan nasional yang dikelola secara vertikal.
Keluhan dan Tuntutan
David Onca Mebri, Ondoafi (kepala adat) Suku Hebeibulu, mengatakan tindakan tersebut diambil karena klaim suku terkait hak tanah adat belum menerima respons dari otoritas terkait.
“Ini adalah kali kedua kami memblokir akses. Kami melakukan yang pertama sebelumnya, tetapi tidak ada respons. Itulah mengapa kami melakukan blokir lain sebagai peringatan,” ujar Mebri.
Menurut Mebri, komunitas pribumi telah mengajukan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah dan berpartisipasi dalam dua sesi mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Papua. Namun, tidak ada kesepakatan yang mencapai resolusi.
“Kami telah menyampaikan tuntutan kami kepada gubernur dan menghadiri dua pertemuan mediasi di markas polisi Papua, tetapi kami tidak menerima respons yang memuaskan,” katanya.
Mebri menegaskan bahwa sebagian dari tanah yang kini ditempati oleh rumah sakit sebelumnya telah dikembalikan oleh Universitas Cenderawasih kepada komunitas adat, mengakibatkan perubahan batas kepemilikan tanah.
“Area kebun sagu ini sudah dikembalikan ke kepemilikan adat. Oleh karena itu, kami yakin tanah tersebut tidak lagi berada di bawah kewenangan Uncen. Jika tidak ada respons, kami akan melakukan pemblokiran total,” ujarnya.
Aksi Lanjutan
Mebri memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka terus tidak dijawab, komunitas akan meningkatkan aksi mereka.
“Jika tidak ada respons setelah pemberitahuan kami yang ketiga, kami mungkin akan sepenuhnya menutup akses,” katanya.
Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura (RSUP Jayapura) memastikan bahwa layanan kesehatan tetap operasional dan aman meskipun adanya blokir yang dilakukan oleh anggota Suku Hebeibulu.
Penjabat Direktur RSUP Jayapura, Dr. Petronella Marcia Risamasu, mengatakan bahwa sebagai rumah sakit rujukan nasional yang dioperasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, mempertahankan layanan kesehatan tetap menjadi perhatian utama lembaga itu.
Menurutnya, layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama rumah sakit di semua situasi.
RSUP Jayapura sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak dan berharap semua masalah dapat terselesaikan melalui komunikasi dan dialog konstruktif.
Perhatian utama saat ini adalah memastikan kelangsungan operasional layanan kesehatan untuk masyarakat terus berjalan lancar. RSUP Jayapura juga mengimbau pengguna layanan dan keluarga pasien untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan melalui saluran komunikasi resmi mereka.
