Constant Karma Dampingi BTM di PSU Pilgub Papua, PDIP Ambil Jalur Senior
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memaksa pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua memunculkan langkah baru dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu resmi menetapkan drh. Constant Karma untuk mendampingi Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai calon wakil gubernur. Keputusan ini menutup rangkaian pencarian pengganti Yerimias Bisai yang sebelumnya didiskualifikasi MK.
PDIP Pilih Figur Berpengalaman
Nama Constant Karma bukan muncul dari proses singkat. Menurut Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan, pilihan tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari 38 nama yang mendaftar ke DPD PDIP Papua, Constant Karma dinilai paling layak setelah melalui penelaahan yang disebut dilakukan secara cermat.
Langkah ini memperlihatkan bahwa PDIP tidak sekadar mencari pengganti secara administratif, tetapi juga sosok yang dianggap mampu memberi bobot politik dan pengalaman pemerintahan bagi pasangan BTM di PSU Pilgub Papua.
Harapan Dongkrak Elektoral BTM
Constant Karma dipandang sebagai figur yang bisa memberi efek elektoral positif. Reputasinya sebagai birokrat senior, serta citra yang melekat sebagai pemimpin yang bersih dari praktik KKN, menjadi salah satu alasan utama penunjukannya. Dalam kontestasi politik yang kembali digelar setelah keputusan MK, pengalaman dan rekam jejak menjadi modal yang tak bisa diabaikan.
Dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 juga disebut menguat, termasuk dari mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Kondisi ini membuat barisan pendukung BTM memasuki fase baru menjelang Pilkada serentak 2024 di Papua.
Rekam Jejak Constant Karma
Nama Constant Karma sendiri bukan wajah baru dalam pemerintahan Papua. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua periode 2000-2005, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Penjabat Gubernur Papua. Sebelum itu, ia juga pernah mengisi sejumlah posisi penting di lingkungan pemerintahan.
Dengan latar belakang tersebut, PDIP tampaknya ingin menegaskan bahwa pasangan BTM kini dipasangkan dengan figur yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kedekatan kuat dengan dinamika birokrasi Papua. Di tengah PSU yang lahir dari keputusan hukum, komposisi baru ini menjadi salah satu titik penting dalam pertarungan politik di Papua.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
