Pemerintah Distrik Borme di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Highland, bersama dengan para pemimpin gereja dari 13 desa, telah menyatakan penolakan mereka terhadap rencana pendirian pos militer Indonesia (TNI) di daerah mereka. Ketua Kelas Gereja Borme, Pastor Minus Deal, menegaskan bahwa gereja, otoritas distrik, kepala desa, dan seluruh masyarakat Distrik Borme secara kolektif menentang rencana penempatan militer yang diusulkan. “Kami, sebagai para pemimpin gereja yang melayani di Distrik Borme, bersama dengan para kepala desa dan seluruh masyarakat, menyatakan bahwa kami tidak menerima rencana untuk menempatkan personel militer di Distrik Borme,” ujar Pastor Minus Deal kepada Jubi melalui pesan teks pada Sabtu (28/02/2026). Posisi ini mencerminkan pemahaman bersama di antara semua pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah distrik, kepala desa, pemimpin adat, pemimpin pemuda, pemimpin perempuan, dan otoritas gereja.
Menurutnya, Kelas Borme mengawasi 13 desa, 25 kongregasi gereja, dan dua pos misi. Hingga saat ini, masyarakat telah hidup dalam lingkungan yang damai dan aman. Pastor Deal menambahkan bahwa gereja dan masyarakat bertekad mempertahankan kondisi stabil dan harmonis yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, gereja dengan tegas menolak rencana penempatan pasukan militer di wilayah tersebut dan akan mengajukan pernyataan resmi kepada otoritas terkait. Kepala Distrik Borme, Eran Kulka, yang mewakili pemerintah distrik, pemerintah desa, pemimpin adat, pemimpin pemuda dan perempuan, serta masyarakat luas, menyatakan penolakan yang sama pada Jumat (27/02/2026). Menurut Kulka, semua elemen masyarakat di 13 desa sepakat menentang pembangunan pos TNI, karena mereka yakin Distrik Borme tetap aman dan bebas dari konflik bersenjata. Selama ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kabupaten atau TNI mengenai penolakan tersebut. Pemerintah Distrik Borme juga mengajak pemerintah daerah dan pusat untuk menghormati aspirasi masyarakat dan membatalkan rencana membangun pos militer di wilayah mereka, termasuk area suku Ketengban di Kabupaten Pegunungan Bintang.
