Bougainville Usulkan Tahapan Menuju Kemerdekaan Penuh dari PNG
Jayapura, Jubi – Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) secara resmi menguraikan posisi akhirnya mengenai masa depan politiknya, dengan mengusulkan tiga tahap menuju pemerintahan mandiri dan kemerdekaan. Presiden Ishmael Toroama menyampaikan posisinya kepada fasilitator independen yang mengawasi konsultasi teknis bersama antara ABG dan pemerintah Papua Nugini.
Menuju Pemerintahan Mandiri
Bougainville akan melanjutkan persiapan untuk pemerintahan sendiri hingga 1 September 2027, dengan fokus pada penguatan institusi, sistem pemerintahan, perdamaian dan keamanan, serta kesiapan ekonomi. Mulai tanggal tersebut, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri, dengan menjalankan kewenangan praktis dan konstitusional sepenuhnya yang tersedia berdasarkan kerangka hukum yang ada.
Rencana Kemerdekaan
Usulan tersebut merencanakan Bougainville meraih kemerdekaan pada tahun 2030, sebagai negara-bangsa merdeka yang diakui berdasarkan hukum internasional dan terpisah dari Negara Papua Nugini. Toroama menegaskan bahwa langkah ini menghormati keputusan demokratis rakyat Bougainville yang mendukung kemerdekaan melalui referendum tahun 2019.
Referendum tersebut menghasilkan dukungan yang sangat tinggi, namun keputusan akhir berada di tangan parlemen nasional PNG. Meskipun demikian, Bougainville tetap menghormati isi Perjanjian Perdamaian Bougainville yang menjadi landasan bagi proses menuju kemerdekaan.
Perlunya Kesiapan Fiskal
Laporan biaya layanan telah diajukan, dengan fokus pada kesiapan fiskal Bougainville untuk mandiri. Pemerintah perlu memberikan pelayanan yang baik dan mampu mandiri bagi rakyatnya dengan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
PANGU, partai berkuasa di PNG, menyatakan dukungannya terhadap proses transisi 15 tahun untuk Bougainville. Perdana Menteri Marape menekankan pentingnya Bougainville menunjukkan kemandirian finansial, menjaga perdamaian, dan menghilangkan kekerasan bersenjata sebagai syarat menuju kemerdekaan sesuai dengan konstitusi Papua Nugini.
