Arahan Tanam Sawit Picu Kekhawatiran Baru bagi Masyarakat Adat Papua

Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mendorong kepala daerah di Tanah Papua untuk menanami wilayah Papua dengan sawit, tebu, dan singkong demi swasembada energi dan pangan langsung menuai sorotan. Di tengah narasi pembangunan dan kemandirian pangan, kebijakan itu justru memunculkan kekhawatiran serius dari Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.

Koalisi tersebut menilai arahan tanam sawit berisiko besar terhadap keberadaan masyarakat adat Papua. Mereka bahkan menyebut kebijakan itu dapat membuka jalan bagi kejahatan genosida jika dijalankan tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat. Kritik ini menempatkan proyek pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga persoalan HAM dan masa depan ruang hidup orang asli Papua.

Koalisi Minta Negara Tidak Abaikan Hak Konstitusional

Menurut Koalisi, para kepala daerah di Papua tidak bisa hanya mengikuti arahan pusat tanpa memastikan perlindungan terhadap hak konstitusional dan hak asasi manusia masyarakat adat. Mereka menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup turun-temurun.

Dalam pandangan mereka, kebijakan yang mendorong perluasan sawit di Papua berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 apabila mengabaikan hak masyarakat adat. Karena itu, Koalisi mendesak Presiden dan para menteri untuk menghentikan ambisi tanam sawit di Papua sebelum memicu pelanggaran yang lebih luas.

Desakan Agar Komnas HAM Turun Tangan

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua juga meminta Komnas HAM memantau dan menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM berat yang dapat muncul dari kebijakan tersebut. Mereka menilai pengawasan menjadi penting agar rencana pembangunan tidak berubah menjadi ancaman terhadap komunitas adat yang sudah lama hidup di wilayah itu.

Selain itu, Koalisi menekankan bahwa setiap investasi di Papua semestinya didahului perundingan dengan masyarakat adat setempat. Prinsip tersebut, menurut mereka, bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi agar pembangunan tidak menyingkirkan warga asli dari tanahnya sendiri.

Pembangunan Papua dan Risiko di Lapangan

Di atas kertas, program swasembada pangan dan energi tampak menjanjikan. Namun, bagi Koalisi, pendekatan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap hak ulayat, ruang hidup, serta keberlanjutan masyarakat adat Papua. Mereka menilai, kebijakan yang tidak berpijak pada perlindungan hak tradisional justru dapat memperdalam konflik dan memperbesar kerentanan sosial.

Karena itu, arahan Presiden untuk menanam sawit di Tanah Papua kini dipandang bukan hanya sebagai agenda pertanian, tetapi juga sebagai ujian serius bagi komitmen negara dalam melindungi masyarakat adat. Di titik inilah, pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan itu menjadi semakin penting untuk dijawab.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.