KNPB Papua Barat: Penolakan Terhadap Aksi Bukan Hal Baru
Sejak berdiri, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah menghadapi penolakan terhadap setiap rencana aksi turun jalan yang mereka selenggarakan. Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, menyampaikan bahwa penolakan itu biasa terjadi dan telah menjadi bagian dari agenda mobilisasi massa yang dilakukan oleh KNPB.
Penolakan Terhadap Aksi Nasional KNPB
Pada Senin (3/8/2026), beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah daerah kembali menolak rencana aksi nasional yang akan diselenggarakan oleh KNPB di seluruh Tanah Papua. Aksi serentak ini direncanakan di berbagai wilayah di Papua, Sulawesi Selatan, dan Timor Leste dengan tujuan menyuarakan isu “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”.
Agus Kossay menegaskan bahwa penolakan dari pihak eksternal tidak akan mengubah keputusan KNPB untuk menggelar aksi damai tersebut. Meskipun ada penolakan, KNPB tetap bertekad untuk menyuarakan aspirasi secara damai tanpa berniat memicu konflik horizontal.
Persoalan Konflik Bersenjata di Papua
Alasan di balik aksi KNPB adalah melihat dampak buruk konflik bersenjata di Tanah Papua terhadap warga sipil, pengungsian internal, dan korban lainnya. KNPB mendesak penyelesaian konflik antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan Indonesia melalui dialog yang dimediasi pihak internasional.
Kossay juga menegaskan bahwa persiapan aksi KNPB telah dilakukan dengan memberitahukan pihak kepolisian setempat sesuai prosedur yang berlaku. Meski demikian, pelaksanaan aksi tidak tergantung pada izin polisi.
Imbauan dan Penegasan Pihak Terkait
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyerukan agar masyarakat tidak mengikuti aksi KNPB yang direncanakan di halaman Kantor Bupati Jayapura. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius VDP Helan, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi KNPB di wilayah Kabupaten Jayapura. Upaya menjaga stabilitas keamanan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Polres Jayapura telah menyiapkan hampir 600 personel gabungan TNI dan Polri untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama pelaksanaan aksi KNPB. Mereka mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi demi menjaga perdamaian dan ketertiban di daerah tersebut.
