Desakan untuk Membahas Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan di Papua
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Agus Kossay, menekankan pentingnya para pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk duduk bersama dan membahas masalah darurat militer serta krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Desakan ini disampaikan dalam sebuah demonstrasi yang diikuti oleh KNPB, OKP Cipayung, dan masyarakat Papua di wilayah adat Lapago sebagai peringatan Perjanjian New York.
Pendekatan yang Diperlukan dalam Penyelesaian Masalah Papua
Agus Kossay menyatakan bahwa penyelesaian masalah di Papua tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan militer atau administratif. Pentingnya adanya dialog yang transparan dan humanis serta melibatkan lembaga independen internasional dalam menemukan solusi yang tepat. Kossay juga menyoroti peran anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua, terutama mereka yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata.
Penolakan Terhadap Kesepakatan Perjanjian New York
Demonstran menolak kesepakatan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Indonesia, Belanda, dan Amerika. Mereka menilai perjanjian tersebut tidak melibatkan masyarakat Papua dan berdampak pada terjadinya darurat militer dan krisis kemanusiaan di Papua. Para demonstran meminta DPR Papua Pegunungan untuk menyuarakan penolakan tersebut kepada Pemerintah Indonesia.
Selain itu, masyarakat Papua juga menuntut pencabutan Resolusi PBB yang dianggap melanggar hak kemerdekaan Bangsa West Papua. Mereka menolak hasil dari Pepera 1969 yang dianggap dilakukan di bawah tekanan militer. KNPB menegaskan perlunya mencari solusi damai melalui dialog yang melibatkan mekanisme internasional dalam penyelesaian konflik di Papua Barat.
